Tahun Depan, Warga Miskin Sukabumi Tak Lagi Terima Raskin

Benny Bastiandi    •    Jumat, 07 Oct 2016 15:29 WIB
raskin
Tahun Depan, Warga Miskin Sukabumi Tak Lagi Terima Raskin
Kabag Perekonomian Setda Pemkot Sukabumi, Jawa Barat, Cecep Mansyur, memantau ketersediaan raskin di Gudang bulog Pasirhalang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Jumat (7/10/2016). Foto: MI/Benny Bastiandi

Metrotvnews.com, Sukabumi: Sebanyak 14.975 rumah tangga sasaran (RTS) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, tahun depan tidak akan lagi mendapatkan beras untuk warga miskin (raskin).

Penggantinya, mereka akan mendapatkan program bantuan pangan non-tunai. Tapi, RTS penerima raskin saat ini belum tentu terdata sebagai penerima bantuan pangan non-tunai. Pasalnya, pemerintah melalui Pusat Pengolahan Data dan Informasi di bawah Kementerian Sosial akan melakukan pemadanan data penerima.

"Penyaluran raskin di Kota Sukabumi hanya akan dilakukan untuk dua bulan lagi. Tahun depan sudah tidak ada lagi program raskin karena sudah diganti dengan program bantuan nonpangan. Tapi tetap warga yang terdata sebagai penerima program bantuan non-pangan bisa memperoleh beras. Hanya jenisnya beras premium," kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkot Sukabumi, Cecep Mansyur, Jumat (7/10/2016).

Kota Sukabumi merupakan satu dari 43 daerah di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat meluncurkan program bantuan pangan nontunai. Beberapa hari lalu Cecep mengaku mengikuti rapat koordinasi di Kota Bogor menyangkut persiapan pelaksanaan program itu.

"Kita memiliki waktu efektif sekitar tiga bulan lagi untuk melaksanakannya," kata dia.

Ada enam agenda penting yang saat ini harus segera dilakukan sebelum memasuki waktu pelaksanaannya pada Januari 2017. Mulai saat ini, kata dia, pemkot harus segera melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Koordinasi Raskin, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Sosialisasi juga harus segera digiatkan untuk setiap SKPD, camat, maupun lurah. Nanti kita juga akan memverifikasi data penerima program bantuan pangan nontunai yang dikeluarkan dari Kemenkokesra. Verifikasi data ini sangat penting karena dikhawatirkan terdapat penerima yang sudah meninggal dunia, pindah, atau lainnya," kata dia.


Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan e-warung di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Foto: MI/Abdus Syukur

Teknis pelaksanaan program bantuan pangan nontunai itu nantinya akan ditunjang dengan keberadaan e-warung. Pemerintah akan bekerja sama dengan pihak bank yang sudah ditunjuk. 

"E-warung harus sudah terbentuk pada Desember 2016. Untuk jumlah e-warung sendiri ditentukan berdasarkan kebutuhan," ujar Cecep.

Sesuai ketentuan, satu e-warung harus mewakili kebutuhan 500-1.000 penduduk. Jika menghitung jumlah warga miskin Kota Sukabumi berdasarkan data penerima raskin sebanyak 14.975 RTS, berarti lebih kurang harus terdapat 15 unit e-warung.

"Tapi, kami kira jumlah 15 e-warung itu tak akan mampu meng-cover kebutuhan warga miskin. Minimalnya satu kecamatan itu terdapat tiga e-warung," katanya.

Wilayah Kota Sukabumi terdiri dari tujuh kecamatan. Artinya butuh 21 e-warung. Besaran deposit pada e-voucher yang akan diterima setiap warga miskin sebesar Rp110 ribu. 

"Tapi besaran nominal itu tergantung dari pengesahan APBN nanti. Saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pusat," kata dia.


(UWA)