14 Kelurahan di Bandung Terdampak Proyek Kereta Cepat

Roni Kurniawan    •    Selasa, 16 Oct 2018 15:02 WIB
kereta cepat
14 Kelurahan di Bandung Terdampak Proyek Kereta Cepat
Wali Kota Bandung Oded M. Danial.

Bandung: Sebanyak 14 kelurahan di Kota Bandung dipastikan terdampak atas pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) sebagai pengelola proyek untuk memperhatikan warga terdampak.

Hal tersebut terungkap saat rapat koordinasi pembebasan lahan Prasana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang dilalui jalur kereta cepat, di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa, 16 Oktober 2018.

Oded memastikan Pemkot Bandung mendukung penuh proyek tersebut yang merupakan program pemerintah pusat. Bahkan Oded telah menginstruksikan jajarannya untuk memfasilitasi dan memberikan jalan terbaik agar pembebasan lahan milik warga dapat segera rampung.

"Saya sangat mendukung program kereta cepat ini. Apalagi ini program strategis nasional. Tapi, sebagai wali kota saya memiliki tugas untuk melindungi warga. Jangan sampai masyarakat terzalimi," ujar Oded.

Sebanyak 14 kelurahan yang dipastikan terdampak proyek kereta cepat antara lain Kelurahan Gempolsari, Cigondewah Kaler, Cigondewah Kidul, Cigondewah Rahayu, Margasuka, Cirangrang, Cibaduyut Kidul, Cibaduyut Wetan, Mekarwangi, Wates, Mengger, Kujangsari, Cijawura, dan Kelurahan Mekarjaya.

"Jadi, jangan ada yang dizalimi atas proyek ini. Pemkot Bandung juga terus sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berada di jalur kereta cepat," tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan menjelaskan, di kelurahan-kelurahan tersebut ada, lima kategori lahan PSU yang harus ditangani. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan PT PSBI untuk pembebasan dan penataan lahan.

"Pertama, ada PSU yang masih dikuasai oleh developer. Ada juga PSU milik pemerintah, seperti lahan dan bangunan fasilitas umum. Selain itu, ada kawasan permukiman padat, lahan private, dan tanah wakaf," kata Dadang.

Ia tengah mengupayakan agar pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat tidak mengganggu pelayanan publik. Sebab, ada beberapa aset milik Pemkot Bandung yang terlewati jalur kereta cepat.

"Di antaranya terminal bayangan di Cibaduyut dan Puskesmas Kujangsari. Ini kita sedang mencari (solusi) apakah relokasi atau dicarikan puskesmas pengganti," ujar dia.

Panjang jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 142 kilometer. Kereta diproyeksikan dapat melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam. Dengan begitu, waktu tempuh antara Jakarta-Bandung diperkirakan 40 menit. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2020.


(ALB)