Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen Sertifikasi Guru di Jabar Diburu

Roni Kurniawan, Octavianus Dwi Sutrisno    •    Sabtu, 12 Aug 2017 11:35 WIB
pemalsuan dokumen
Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen Sertifikasi Guru di Jabar Diburu
Ilustrasi pemalsuan, MI

Metrotvnews.com, Bandung: Polda Jawa Barat masih memburu dua pelaku penipuan dan pemalsuan dokumen sertifikasi guru. Sementara 13 terduga pelaku masih dalam pemeriksaan.

Polisi membekuk 13 terduga pelaku penipuan. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan pelaku menggunakan dokumen sertifikasi untuk digadaikan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ternyata dokumen tersebut palsu.

"Dari hasil penyelidikan untuk satu sertifikasi yang digadaikan ke BPR itu senilai Rp80 juta rupiah," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus beberapa waktu lalu.

Menurut Yusri, sebanyak 345 dokumen sertifikasi yang dipalsukan. Diduga, tindakan tersebut melibatkan pegawai BPR dan beberapa guru. Sehingga dana penggadaian berkas pun cair.

"Hingga kini ada 13 orang terduga pelaku yang kita amankan," katanya.

Kemudian, hasil pencairan dipotong 20 persen yang diserahkan kepada terduga penipuan. Menurut Yusri, pelaku menjalankan kegiatan tersebut sejak lima tahun lalu. 

Pada 8 Agustus 2017, kata Yusri, polisi menggeledah rumah tersangka F. Polisi menemukan barang bukti berupa kumpulan sertifikat ijazah palsu dari berbagai universitas, KTP elektronik, dan beberapa dokumen lain.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi angkat bicara mengenai kejadian tersebut. Hadadi menilai perbankan lalai saat memverifikasi administrasi dan berkas pengajuan penggadaian.

"Saya tegaskan kejadian itu adalah kelalaian perbankan," kata Hadadi.

Hadadi mengaku baru mengetahui adanya kasus penipuan tersebut dari media massa. Ia juga belum berkoordinasi dengan polisi terkait guru-guru yang diduga terlibat.

Hadadi menilai janggal bila sistem perbankan meminjamkan dana pada guru dengan hanya jaminan ijazah sertifikasi. Biasanya, ujar Hadadi, guru yang hendak meminjam uang ke bank harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.

"Perbankan tak bisa meminjamkan dana tanpa aturan yang jelas," ujar Hadadi.



(RRN)