Kejagung Tunggu Kelengkapan Bukti Kasus HAM

Antara    •    Jumat, 15 Jun 2018 18:13 WIB
kasus ham
Kejagung Tunggu Kelengkapan Bukti Kasus HAM
Jaksa Agung M Prasetyo. (MI/Mohamad Irfan)

Bogor: Kejaksaan Agung masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Kominis Nasional HAM (Komnas HAM) terhadap terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat. Karena, Komnas HAM yang memiliki kewajiban mengumpulkan bukti awal untuk penyelidikan.

"Sementara Kejaksaan menerima hasil penyelidikan Komnas HAM dan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan atau belum, tentunya sedang kita bicarakan terus," kata Jaksa Agung M Prasetyo seusai bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 15 Juni 2018. 

Prasetyo mengaku, Kejaksaan Agung kesulitan untuk memproses kasus karena sudah lama berlalu. Sehingga saksi dan buktinya belum mencukupi. Sementara penegakan hukum harus di atas fakta dan bukti. 

"Bukti itu macam-macam, ada saksi, ahli, ada surat-surat dan ada petunjuk tentunya harus dikumpulkan dengan baik dan kami tentunya mengharapkan kelengkapan itu," imbuhnya. 

Dia menambahkan, bila bukti dan fakta tidak lengkap maka akan menghadapi kegagalan di pengadilan. Prasetyo mengatakan, ia memprioritaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah diberlakukannya UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Kita akan coba lebih cermati dulu kasus-kasus yang terjadinya setelah kita memiliki UU Pengadilan HAM No 26 tahun 2000 karena kalau sebelum itu perlu keputusan politik dari DPR dan sebagainya untuk  peradilan HAM ad hoc," ujarnya. 

Prasetyo pun menyarankan adanya penyelesaian non-yudisial terhadap kasus-kasus tersebut. Dia menyebut, penyelesain non-yudisial masih dibahas dengan semua pihak yang terlibat. 

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan bahwa tugas Komnas HAM sebagai penyelidik menurut UU No 26 tahun 2000 dan UU No 8 tahun 1981 cukup sampai menemukan perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat sedangkan mencari bukti guna membuat terang siapa pelakunya adalah tugas penyidik yaitu Jaksa Agung itu sendiri. 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada 31 Mei lalu memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seusai bertemu dengan para peserta aksi Kamisan.

Kasus-kasus tersebut antara lain kasus 1965-1966, kasus Talangsari Lampung, kasus Tanjung Priok, kasus penghilangan orang secara paksa, kasus Mei 1998, kasus Trisakti-Semanggi 1 dan 2 Jakarta , kasus Jambu Keupok dan Simpang KKA di Aceh.


(LDS)