Retribusi Parkir di Bandung hanya 5% dari Target

Roni Kurniawan    •    Rabu, 18 Apr 2018 14:42 WIB
perparkiranparkir elektronik
Retribusi Parkir di Bandung hanya 5% dari Target
Juru Parkir menggunakan Parking Meter di kawasan Braga Bandung, Jawa Barat. Foto: Antara/Agus Bebeng

Bandung: Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan evaluasi proyek mesin parkir elektronik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 445 unit mesin parkir elektronik yang tersebar di 57 titik hingga kini belum jelas pelaporannya.

Menurut penjabat sementara Wali Kota Bandung M Solihin, evaluasi pengelolaan mesin parkir elektronik harus segera dilakukan. Pasalnya pendapatan retribusi dari parkir pada tahun 2017 silam jauh dari target Rp135 miliar hanya tercapai Rp6 miliar.

"Antara target dengan realisasi itu defiasinya cukup besar sehingga ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama Pemkot Bandung jangan sampai loss (kerugian) parkirnya sebesar 2017," kata Solihin di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu, 18 April 2018.

Solihin menginstruksikan Dishub Kota Bandung untuk membuat pelaporan evaluasi terkait pengelolaan mesin parkir elektronik. Pasalnya, proyek tersebut diharapkan bisa mendongkrak pendapatan Kota Bandung.

"Karena dari sana kita bisa membangun kota dengan baik. Kalau target tidak tercapai, pembangunannya dari mana?" kata dia.

Solihin menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung 2018 bisa meningkat. Terlebih, Kota Bandung menjadi tujuan wisatawan di akhir pekan.

"Kalau hitung-hitungan dagang, keuntungan harus lebih besar dari biaya. Karena itu kan melalui perencanaan, menetapkan sesuatu sekian berdasarkan perencanaan yang matang," tegasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih mengatakan akan segera memanggil Kepala Dishub Kota Bandung untuk dimintai laporan terkait pengelolaan mesin parkir elektronik. Nenden mengaku kerap mendapat laporan mesin parkir elektronik rusak dari masyarakat.

"Terus pendapatannya juga belum jelas jauh dari target. Padahal itu dengan biaya yang sangat besar. Jadi kami Komisi B akan segera panggil Dishub," pungkas Nenden saat ditemui di Gedung Golkar Kota Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45.


(SUR)