Transportasi Konvensional Minta Keadilan dari Peraturan Kendaraan tak Bertrayek

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Minggu, 22 Oct 2017 13:25 WIB
transportasi berbasis aplikasi
Transportasi Konvensional Minta Keadilan dari Peraturan Kendaraan tak Bertrayek
Angkutan umum di Bandung, dok: MTVN

Metrotvnews.com, Bandung: Kementerian Perhubungan menyosialisasikan peraturan terkait transportasi umum non-trayek. Pengendara transportasi konvensional berharap keadilan dari peraturan tersebut.

Ule, perwakilan perhimpunan transportasi konvensional, mengaku bukan kali pertama Kemenhub menyosialisasikan Peraturan Menhub Nomor 26 Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tak bertrayek.

"Kalau memang mau dihilangkan baik angkot maupun taksi silakan, tapi berikan keadilan untuk kami apa solusinya. Kalau bicara tarif murah, keinginan masyarakat pasti ingin murah," kata Ule saat sosialisasi PM Nomor 26 Tahun 2017 di Hotel Holiday In di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam 21 Oktober 2017.

Sementara itu, Noor Cahyadi, perwakilan organda Garut, menuturkan harusnya jumlah angkutan online dibatasi. Sebab angkutan konvensional akan semakin terombang-ambing.

Menurut Noor, peraturan itu harus dipraktikkan secara jelas. Termasuk, pembatasan jumlah kendaraan angkutan online.

"Kuota mereka (online) sampai sekarang dibuka terus - terusan lalu nasib kami sebagai konvensional seperti apa?, lalu Pemerintah disini seperti tidur tolonglah kepada pemerintah agar segera melakukan pengaturan ini jangan sampai imbasnya ke daerah sampai harus saling bantai," ungkap Noor.

Sekretaris Jenderal Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Tirtajaya Wirahman, mengatakan peraturan tersebut diterapkan pada 1 November 2017. Ia menegaskan driver online mematuhi aturan tersebut.

Salah satunya yaitu tak mengambil penumpang di beberapa lokasi. Seperti di pintu terminal bus, keteta, dan bandara.

"Aturan itu akan disahkan. Kalau sudah menyangkut urusan perut sulit, mereka (online) itu hanya sampingan sedangkan yang konvensional itu suatu mata pencaharian tetap," tandasnya.


(RRN)