Buruh Bandung Barat Kepung Kantor Pemkab

Depi Gunawan    •    Selasa, 08 Nov 2016 18:25 WIB
upah
Buruh Bandung Barat Kepung Kantor Pemkab
Foto ilustrasi. (Ant/Novrian Arbi)

Metrotvnews.com, Bandung Barat: Ribuan orang dari berbagai aliansi dan serikat buruh menduduki kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, di Jalan Padalarang-Cisarua Km 2, Kecamatan Ngamprah, Selasa 8 November. Buruh menuntut kesejahteraan melalui pencabutan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sebelum menyuarakan tuntutan di kompleks kantor pemkab, buruh terlebih dulu men-sweeping rekan-rekannya yang masih bekerja di kawasan industri Padalarang dan Batujajar. Mereka mengajak buruh menghentikan produksi dan berangkat bersama-sama ke kantor bupati dengan buruh lainnya.

Aksi diikuti sekitar dua ribuan buruh ini mendapat pengawalan petugas, berjalan tertib. Di mobil bak terbuka dengan pengeras suara, orator menuntut bertemu langsung Bupati Abubakar.

Jika tuntutannya tak dipenuhi, buruh mengancam akan mengadakan aksi mogok kerja selama tiga hari.

Mengomentari aksi buruh, Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo mengungkapkan, saat ini bupati sedang di luar kota.

Jika ingin beraudiensi dengan bupati, ia menyarankan buruh menyampaikan aspirasi pada Rabu (9/11/2016).

"Pimpinan daerah sudah punya jadwal padat, tidak bisa secara mendadak menemui buruh. Kalau mau langsung bertemu bupati sebaiknya aksi dilakukan besok," ucapnya.

Dia mengaku tak masalah buruh menuntut kesejahteraan selama perusahaan kuat menggaji sesuai tuntutannya. "Pemerintah hanya menampung aspirasi," katanya. Asal tidak merugikan dua pihak.

Dalam waktu dekat, pihaknya pun akan kembali berembuk dengan dewan pengupahan untuk menyampaikan aspirasi buruh, termasuk soal penolakan PP 78.

Setelah pertemuan itu, pihaknya akan mengeluarkan angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang akan direkomendasikan kepada Gubernur Jabar paling lambat sebelum 21 Nopember 2016.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Bandung Barat Jujun Juansyah menyatakan, industri di Bandung Barat lumpuh karena sebagian besar buruh mengikuti aksi menuntut pencabutan PP 78.

"UMK 2016 berjumlah Rp2.280.000 tapi dengan penetapan PP 78 angkanya hanya naik sekitar 8,24 persen saja," ungkapnya.

Jika PP 78 dicabut, UMK tahun 2017 akan naik sebesar Rp650 ribu. Angka ini merupakan hasil survei yang dilakukan pihak buruh beberapa waktu lalu,

"Jika pemerintah jadi mencabut PP 78, UMK kita naik jadi sekitar Rp2,9 juta," bebernya.


(SAN)