Perguruan Tinggi se-Jabar Deklarasi Antiradikalisasi

Jaenal Mutakin    •    Jumat, 14 Jul 2017 14:21 WIB
radikalisme
Perguruan Tinggi se-Jabar Deklarasi Antiradikalisasi
Menristek Dikti Muhammad Nasir, Menkominfo Rudiantara bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan rektor perguruan tinggi se-Jabar Deklarasi Antiradikalisme di kampus Unpad. --MTVN/Jaenal--

Metrotvnews.com, Bandung: Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Barat deklarasi antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat 14 Juli 2017. Deklarasi dilakukan lantaran perguruan tinggi  memiliki potensi besar untuk disusupi paham radikalisme.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto, radikalisme perlu dicegah agar tidak mengganggu perjalanan bangsa.

"Kami berkomitmen mengambil peran aktif untuk mencegah radikalisme, agar tidak komponen kampus yang memaksakan kehendak apalagi melakukan tindakan radikal," ujar Herry.

Herry menyebut ada 44 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jabar yang mendeklarasikan antiradikalisme. Deklarasi juga dihadiri Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Gautama Wiranegara, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Herindra, Para rektor dari PTN dan PTS di Jabar, dan sejumlah mahasiswa.

Dalam deklarasinya, Herry menyebut, Deklarasi anti radikalisme perguruan tinggi di Jawa Barat tersebut berisi beberapa poin yakni berpegang teguh pada landasan Pancasila, UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian, bertekad mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokratis, jujur dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang beralasan Nusantara.

Juga menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme dan atau organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

"Kami juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran faham atau gerakan radikalisme, terorisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945." kata Herry.

Ditempat yang sama, Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, rektor bertanggung jawab terhadap yang terjadi di kampusnya. Nasir menyebut setiap kampus memiliki potensi karena kumpulan dari anak muda dan juga masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, jangan sampai kampus menjadi pusat radikalisme.

"Kita cegah dari awal, Peran Rektor sangat di perlukan untuk mendeteksi potensi-potensi Radikalisme dengan menguatkan empat pilar kebangsaan," ujarnya.


(ALB)