Pelayanan Publik di Jabar Dinilai Sesuai Standar Ombudsman

Antara    •    Selasa, 05 Dec 2017 21:58 WIB
pemerintah daerah
Pelayanan Publik di Jabar Dinilai Sesuai Standar Ombudsman
Gedung Sate, salah satu lokasi yang dilintasi peserta Karnaval Kemerdekaan RI, di Bandung, Medcom.id - Roni Kurniawan

Bandung: Jawa Barat menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Artinya, pelayanan publik di Jabar mudah, lancar, dan gampang dijangkau.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menerima penghargaan tersebut di Gedung Balai Kartini Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017. Penghargaan diberikan atas 57 produk layanan publik di Jabar yang dinilai memenuhi standar sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009.

"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan pelayanan tinggi, tentu kita terus membina, yang dibina kan tidak sedikit karena ada puluhan bahkan ratusan pelayanan di tingkat Provinsi dan Kota Kabupaten," kata Gubernur Aher dalam keretangan persnya.

Aher mengungkapkan Pemprov berusaha meningkatkan pelayanan pada masyarakat Jabar sesuai standar Ombudsman. Sehingga seluruh masyarakat, termasuk di daerah yang cukup jauh dari pemerintah, mendapatkan hak sama terkait pelayanan.

"Alhamdulillah, dengan segala pembinaan dan pengawasan, pelayanan di Jawa Barat sudah masuk zona hijau. Sudah lancar, bagus, mudah, dan murah," kata Aher.

Dirinya mengklaim masyarakat yang ingin mengajukan perizinan dan segala macam pelayanan standar lainnya bisa sambil tidur-tiduran di rumah tanpa harus capek-capek datang ke kantor jika ingin sekadar bertanya persyaratannya. Kemudian setelah seluruh persyaratan yang diminta selesai diunggah melalui akses internet, masyarakat baru datang ke kantor tujuan untuk melakukan verifikasi.

Khusus perizinan yang bersifat lapangan, maka akan ada peninjauan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jabar. Pengembangan pelayanan standar masyarakat yang berbasis teknologi dengan model pelayanan dan teknologi yang beragam, kata Aher, sangat bagus untuk meningkatkan akuntablitas pemerintah.

"Saya kira semuanya sudah bagus dan Alhamdulillah Jabar masuk kategori paling tinggi dalam pelayanan publik dan standar pelayanan publik," kata Aher.

Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, selain Jabar, Pemprov DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur juga meraih penghargaan yang sama. Sementara kategori Kabupaten dan Kota di Jabar, Pemkot Sukabumi dan Pemkab Garut meraih juga predikat kepatuhan tinggi.



(RRN)