Dedi Mulyadi Enggan Pikirkan `Kendaraan` Lain di Pilgub Jabar

Roni Kurniawan    •    Rabu, 27 Sep 2017 11:46 WIB
pilgub jabar 2018
Dedi Mulyadi Enggan Pikirkan `Kendaraan` Lain di Pilgub Jabar
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat -- ANT/Agus Bebeng

Metrotvnews.com, Bandung: Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku, hingga kini belum memikirkan mencari partai lain untuk maju ke pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Ia juga enggan berspekulasi terkait surat `bodong` putusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang mengusung Ridwan Kamil sebagai orang nomor satu di Jabar.

"Biarkan pengamat yang membuat spekulasi, kalau saya kan bukan pengamat," kata Dedi di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jabar, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Selasa 26 September 2017.

(Baca: Dedi Mengaku Diminta Mahar Rp10 Miliar untuk Pilgub)

Menurut Dedi, dirinya saat ini tengah mendorong DPP Partai Golkar mengusut tuntas beredarnya surat `bodong` putusan partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, surat tersebut telah membuat elektabilitas Partai Golkar menurun secara nasional.

"DPP harus mengambil langkah-langkah," tutur Dedi.

Dedi menegaskan, Partai Golkar tidak dimiliki secara individu, termasuk oleh Ketua Umum Setya Novanto. Karenanya, segala keputusan harus diambil secara musyararah dan mendengarkan masukan dari DPD se-Indonesia.

"Partai bukan milik individual, bukan milik perorangan, tapi saham politilk masyarakat yang memilih Golkar. Harus dijaga dong saham ini," ungkap Dedi.

DPP Partai Golkar, lanjut Dedi, harus segera mengambil sikap demi mengembalikan kepercayaan para kader yang mulai bergejolak. Beberapa kader Partai Golkar di Jabar bereaksi akibat menyebarnya surat `bodong` itu. Ada yang mengibarkan bendera Partai Golkar setengah tiang, ada pula yang menuliskan Save Golkar.

"Tentunya inu harus diselesaikan," tegas Dedi.

(Baca: Dedi Mulyadi Desak DPP Golkar Usut Tuntas Surat `Bodong`)

Sebelumnya, beredar surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang menetapkan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Surat yang berstatus rahasia itu ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Namun, surat tidak mencantumkan nomor serta tanggal penetapan keputusan. Tertulis, surat ditembuskan ke beberapa pihak seperti Ketua Harian DPP Partai Golkar, Ketua Korbid PP Indonesia-I DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Jawa I DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, dan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

DPD Partai Golkar Jawa Barat melaporkan dugaan pemalsuan surat dukungan ke Polda Jawa Barat pada Senin 25 September 2017. Surat tersebut dinilai sudah melanggar Undang-undang ITE dan berharap Polda Jabar dapat menemukan pembuat surat palsu.


(NIN)