THR Diyakini Menggeliatkan Perekonomian Desa

Roni Kurniawan    •    Jumat, 08 Jun 2018 17:11 WIB
tunjangan hari raya
THR Diyakini Menggeliatkan Perekonomian Desa
Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum saat media visit ke kantor Media Group, Kedoya, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017. Foto: MTVN/Surya Perkasa

Bandung: Calon wakil gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menilai pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) akan berdampak terhadap perekonomian di masyarakat. Adanya uang tambahan ini dipastikan akan menggeliatkan roda perekonomian hingga bahkan ke perdesaan.

Cawagub nomor urut 1 ini menilai, setiap musim lebaran banyak warga muslim yang pulang ke kampung halaman. Keberadaan mereka di daerah asal ini hampir dipastikan diiringi dengan pengeluaran materi, mulai dari biaya perjalanan, konsumsi, hingga kembali dibagikan kepada sanak keluarga di desa.

"Jadi sudah pasti THR ini, khususnya yang diberikan ke ASN, akan dibelanjakan di daerah. Jadi akan meningkatkan perputaran ekonomi di desa," ujar Uu di Bandung, Jumat 8 Juni 2018.

Menurut Uu, sudah menjadi tradisi bahwa setiap lebaran warga yang memiliki harta lebih akan berbagi kebahagiaan dengan membagikan uang kepada keluarganya. Terlebih para ASN yang mendapatkan THR merupakan nilai lebih sebagai salah satu penghormatan atas kinerjanya untuk merayakan kemenangan.

"Ini nilai tambah yang luar biasa dari adanya pemberian THR khususnya ke ASN. Pemerintah memberikan kebahagiaan kepada pegawai di hari kemenangan itu pahalanya luar biasa. Jadi saat Idul Fitri, semua harus bahagia," bebernya.

Disinggung kemampuan Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan THR untuk para ASN-nya, Bupati Tasikmalaya nonaktif ini sangat meyakini daerahnya bisa memenuhi kewajiban tersebut. Menurutnya pengalokasian tunjangan ini bisa diambil dari mana saja yang ada dalam APBD.

"Salah satunya bisa dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena memberikan THR sudah menjadi keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan di daerah, jadi tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat," pungkas pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.


(ALB)