Banten Rawan Perdagangan Orang

Hendrik Simorangkir    •    Selasa, 27 Nov 2018 21:14 WIB
perdagangan manusia
Banten Rawan Perdagangan Orang
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise saat mengunjungi PT Boosan Sarang, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Medcom.id/Hendrik Simorangkir

Tangerang: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyebut Provinsi Banten salah satu wilayah rawan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tingkat kerawanan tersebut terlihat dari survei yang dilakukan kementeriannya.

Yohana tak menyebut angka kasus TPPO yang terjadi di Banten.Namun, dia menyebut perdagangan manusia di Banten cukup tinggi bersama provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami sedang melakukan survei besar-besaran dari setiap provinsi," ujar Yohana saat mengunjungi PT Boosan Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa, 27 November 2018.

Masih banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merupakan korban TPPO. Banyak dari mereka menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri dan sebagian di antaranya berasal dari Banten. Karena itu, perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mencegah TPPO.

Dia menilai perlu dibuat adanya stem gugus tugas nasional harian. Dengan begitu, kasus TPPO dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi lintas sektor.

"Masyarakat juga harus diberikan pelatihan-pelatihan khusus atau program usaha kecil, agar mereka bisa membangun usaha," katanya.

Menurut Yohana, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab masyarakat ingin bekerja di luar negeri. Faktor keharmonisan keluarga juga menjadi penyebab.

"Keluarga bertanggung jawab untuk melihat anak-anak mereka, karena korban juga ada anak dibawah umur yang dikirim ke luar dan juga termasuk perempuan yang rentang yang dikirim ke luar," jelas Yohana.

Kejahatan TPPO merupakan kerja sindikat mafia internasional. Mereka, lanjutnya, memperjualbelikan anak-anak dan perempuan ke luar negeri. Tak jarang calon TKI tergiur janji-janji penyalur jasa 'bodong'.

"Sebenarnya kalau mau daftar kerja kan ada jalurnya melalui rekrutmen. Tapi ini kan melalui calo-calo, akhirnya perempuan kita yang jadi korban," paparnya.

Bentuk satgas khusus

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Provinsi Banten, Siti Ma'ani Nina menjelaskan, pihaknya telah membuat gugus untuk mengangani kasus TPPO.

"Gugus itu merupakan gabungan dari Pemprov Banten, Polda Banten, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya," ucap Siti.

Pihaknya telah membentuk komunitas untuk mencegah TPPO di enam kecamatan di empat kabupaten. Pembentukan komunitas itu merupakan inisiatif dari masyarakat.

Komunitas itu dibentuk di Kecamatan Kronjo di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pontang, Tanara, dan Lebakwangi di Kabupaten Serang, sementara dua sisanya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Pihaknya juga selalu melakukan sosialisasi dengan menggandeng BNP2TKI untuk menyampaikan agar informasi bagi masyarakat yang ingin ke luar negeri.  "Kalau ada permasalahan, penanganannya cepat," katanya.

Siti mengaku belum tahu banyaknya kasus perdagangan manusia yang ditemukan Kementerian PPA. Namun dia mengakui beberapa daerah kantong TKI rawan terjadi TPPO. Wilayah itu di antaranya Kecamatan Kronjo di Kabupaten Tangerang, serta Kecamatan Tirtayasa, Tanara, dan Pontang di Kabupaten Serang.

Provinsi Banten juga memiliki dua pusat transportasi besar, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak. "Itu adalah tempat transif mafia dari berbagai daerah atau negara menuju ke luar. Jadi itu juga harus dipantau," jelas Siti.

 


(SUR)