Pemkot Bandung Desak Mantan Pejabat Kembalikan Aset

Roni Kurniawan    •    Kamis, 28 Feb 2019 18:10 WIB
aset negara
Pemkot Bandung Desak Mantan Pejabat Kembalikan Aset
Wali Kota Bandung Oded M. Danial

Bandung: Wali Kota Bandung Oded M. Danial meminta mantan pejabat untuk segera mengembalikan aset milik Pemerintah Kota Bandung. Pasalnya hingga kini masih terdapat beberapa kendaraan serta rumah dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat yang telah tidak aktif.

Menurut Oded, penertiban aset merupakan salah satu kendala Kota Bandung yang selama ini gagal meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penertiban aset pun diakui Oded akan gencar dilakukan di masa kepemimpinannya pada tahun pertama ini sebagai Wali Kota Bandung.

“Saya berharap, bukan hanya ke eksternal tapi di internal juga saya mengimbau kepada para mantan pejabat PNS Kota Bandung yang masih memegang kendaraan dinas, termasuk yang masih mendiami rumah dinas itu saya kira harus segera diserahkan ke Pemerintah Kota Bandung,” ujar Oded saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Kamis 28 Februari 2019.

Namun Oded belum mendapat laporan terkait jumlah kendaraan serta rumah dinas yang masih dikuasi oleh mantan pejabat di Kota Bandung. Akan tetapi, Oded akan mulai membereskan aset-aset milik Pemkot Bandung yang masih dikuasi oleh individu.

“Saya belum tahu berapa banyak, karena sekarang masih dilakukan inventarisir. Mudah-mudahan tahun ini bias beres terkait aset milik Pemkot Bandung, karena kita ingin meraih WTP juga,” sambungnya.

Oded pun membuka peluang terhadap para mantan pejabat yang ingin memiliki aset milik Pemkot Bandung dengan cara mengikuti lelang sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya hal itu akan dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu penilaian untuk meraih WTP.

“Saya memberikan ruang kepada mereka yang mau mengikuti proses lelang, silahkan ikuti prosedur yang ada. Yang penting kami pemerintah di jaman otonomi daerah ini, semua pemerintah daerah bahkan termasuk BUMD semuanya harus rapih, akuntanbilitasnya harus benar,” tegas Oded.


(ALB)