Buni Yani Tolak Dakwaan Pencemaran Nama Baik

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 13 Jun 2017 12:10 WIB
pencemaran nama baik
Buni Yani Tolak Dakwaan Pencemaran Nama Baik
Puluhan kuasa hukum mendampingi Buni Yani menjalani sidang pedana di PN Bandung, MTVN - Octavianus

Metrotvnews.com, Bandung: Buni Yani menyatakan eksepsi atau menolak dakwaan pencemaran nama baik yang menyeret dirinya ke persidangan. Buni Yani menyampaikan sikap tersebut dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Baca: Buni Yani Jalani Sidang Perdana

Pengadilan menggelar sidang perdana kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Buni Yani. Agenda sidang yaitu pembacan dakwaan, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap dari Buni Yani atas dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (KPU) Kejaksaan Tinggi Jabar mendakwa Buni dengan Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Saya, tidak mengerti, Yang Mulia, mengenai dakwaan di Pasal 32. Karena selama penyidikan sampai hari ini, yaitu mengenai Pasal 28 ayat 2," ungkap Buni Yani di sidang yang berlangsung di PN Bandung di Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa 13 Juni 2017.

Lantaran itu, lanjut Buni Yani, ia akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut. Rencananya sidang dengan agend apembacaan eksepsi yaitu pada 20 Juni 2017.

Adapun isi dakwaan seputar pengunggahan potongan video Ahok saat berbincang dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Dari rekaman video itu, Ahok berbicara dengan mengutip Alquran Surat Al Maidah ayat 51. Namun, di video yang diunggah di media sosial diduga ada beberapa kata yang hilang dan tak sesuai dengan rekaman aslinya.

"Dalam potongan video tersebut, ada penghilangan kata pakai dan postingan yang menimbulkan kebencian," ungkap Jaksa Penuntut Umum Andi M Taupik.

Diduga, video yang diunggah Buni Yani itu mengandung isu SARA sehingga berujung pada ujaran kebencian. Buni Yani disangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara atau denda kurang lebih Rp1 miliar.



(RRN)