Buruh-Pengusaha Tarik Ulur Upah Sektoral di Bekasi

Antonio    •    Rabu, 21 Mar 2018 20:09 WIB
upah
Buruh-Pengusaha Tarik Ulur Upah Sektoral di Bekasi
Ilustrasi buruh tolak upah murah. Foto: Antara/Adeng Bustomi

Bekasi: Ribuan buruh mendatangi Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu, 21 Maret 2018. Buruh mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kelompok (UMSK) 2018 di Kota Bekasi.

Koordinator Aksi, Agit menyayangkan Kota Bekasi belum menetapkan UMSK. Padahal, sejumlah daerah lain sudah.

Buruh menuntut UMSK Kota Bekasi naik dari upah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2017. Karena, kenaikan upah 8,7 persen yang telah diatur dalam peraturan tersebut dinilai menyengsarakan buruh.

"Sedangkan inflasi, kenaikan tarif dasar listrik, BBM itu melonjak naiknya tidak hanya satu kali setahun," ujarnya.

Besaran UMSK Kota Bekasi mencapai Rp3,5 juta. Mereka menyebut UMSK Kota Bekasi tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua APINDO Kota Bekasi Purnomo Narmiadi justru berharap penaikan UMSK didasari kemampuan masing-masing perusahaan. Jika UMSK terlalu besar, kata dia, akan memberikan dampak bagi perusahaan.

Efisiensi pegawai sampai pindahnya pengusaha dari Kota Bekasi jadi perkara. Jika penaikan upah buruh dipaksakan, justru buruh yang dirugikan.

"Ya enggak mungkin (persentase di atas PP 78 tahun 2017). Dasar mereka dari mana? Harusnya melihat kondisi kemampuan masing-masing sektor," katanya.

Ia menjelaskan, persentase yang ada di dalam PP 78 tahun 2017 sudah merupakan angka maksimal. Jika dilampaui dari itu, perusahaan tentu akan keberatan.

Purnomo mengatakan, UMSK merupakan upah yang secara sektor diatur lebih tinggi dari Upah Minimum Kota / Kabupaten. "Dengan UMK saja relatif lebih tingi. Ditambah lagi dari UMSK artinya ada kenaikan lagi dari UMK," ucapnya.

Menurutnya akan ada beban tambahan bagi perusahaan jika jumlah UMSK melampaui yang diatur dalam PP 78. Seperti BPJS Ketenagakerjaan, pajak, lembur, Tunjangan Hari Raya dan lain sebagainya. Bahkan, bisa saja perusahaan akan memutus hubungan kerja para buruh jika upah sudah tidak sebanding dengan keuntungan.

"Ini yang harus minta pengertian kepada serikat pekerja. Harus melihat dari kondisi seperti itu. Resikonya perusahan akan melakukan efesiensi dengan mengurangi karyawan atau pindah ke tempat lain karena beban biaya yang berat," tutupnya.
 


(SUR)