KPK Bawa 5 Kardus dan 3 Koper dari DPMPTSP Bekasi

Antonio    •    Rabu, 17 Oct 2018 23:50 WIB
kasus suapott kpkOTT Pejabat Bekasi
KPK Bawa 5 Kardus dan 3 Koper dari DPMPTSP Bekasi
Penyidik KPK membawa 5 kardus dan 3 koper dari DPMPTSP Bekasi. Foto: Medcom.id/Antonio.

Bekasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa lima kardus dan tiga koper dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Kardus dan koper tersebut berisi berkas perizinan proyek pembangunan Meikarta. KPK melakukan penggeledahan selama lima jam, dari pukul 14.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

Kata Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Muhammad Said Ur, ada sebanyak sepuluh orang penyidik yang melakukan penggeledahan. KPK tidak melakukan penyegelan ruangan karena sebelum datang mereka menghubungi pihak DPMPTSP Kabupaten Bekasi terlebih dahulu.

"Yang dikunjungi itu pertama sekretariat, dalam hal ini include ruangan Ibu Kadin, Bu Dewi (Dewi Tisnawati, Kepala DPMPTSP yang sudah ditetapkan tersangka). Selanjutnya ruang TRB (Tata Ruang, dan Bangunan). Selanjutnya ruang penanaman modal kaitannya dengan izin awal. Tetapi itu tidak terlalu dipersoalkan karena memang yang mereka cari itu difokuskan pada IMB," kata Said di Bekasi, Rabu malam, 17 Oktober 2018.

Baca juga: KPK Geledah Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Ia menjelaskan, dokumen yang dibawa terkait IMB Meikarta yang sudah dikeluarkan pihaknya. Kemudian, KPK juga mengamankan satu unit komputer dari ruang TRB pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

"Ada dua keping CD yang di-coppy dari beberapa komputer. Kemudian ada juga dokumen-dokumen yang lain dalam bentuk undangan-undangan rapat, kemudian absensi rapat, kemudian notulensi rapat, kemudian kronologi tentang Meikarta. Itu semua ada sama kita, dan kita serahkan apa yang diminta sama mereka," paparnya.

Selain itu, kata dia, KPK juga meminta salinan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2017 terkait dengan pelimpahan kewenangan perizinan ke DPMPTSP. "Dan kita lakukan perizinan-perizinan di sini sesuai dengan Perbup. Tidak ada kita keluar dari koridor peraturan yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya mendukung langkah KPK dalam menegakkan hukum dan kooperatif. "Kita sama sekali tidak ada upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti atau menghilangkan dokumen-dokumen karena kita prinsipnya adalah mendukung supremasi hukum," katanya.

Baca juga: DPRD: Pemkab Tidak Pernah Koordinasi soal Meikarta

Berdasarkan pantauan Medcom.id, dalam penggeledahan tersebut petugas KPK membawa berkas menggunakan kardus berwarna cokelat dan juga koper berwarna merah dan biru. Dari informasi yang diperoleh, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bekasi pada saat bersamaan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain itu, Dewi juga telah ditahan.

Bersama dia, juga ada empat pejabat lain yang ditahan oleh KPK termasuk Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin serta sejumlah orang dari pihak swasta.


(HUS)