Mensos Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 17 Oct 2018 14:53 WIB
Berita Kemensos
Mensos Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

Bandung: Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Mewujudkan kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Hal itu disampaikan oleh Agus saat memberikan orasi ilmiah Collaborative Governance pada acara Dies Natalis ke-60 Tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung (Fisip Unpad) di Gedung Bale Sarawa, Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dalam paparannya, Agus mencontohkan empat program Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai memerlukan kolaborasi tinggi, yaitu Desa Sejahtera Mandiri, Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada program Desa Sejahtera Mandiri, Kemensos bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mengentaskan kemiskinan. Masyarakat miskin diajarkan untuk hidup mandiri, menangani masalah kesejahteraan sosial, dan mengembangkan kualitas hidup di desa.

"Diawali MoU dengan 15 perguruan tinggi. Dalam program ini perguruan tinggi sebagai inisiator dan pelaku (pelaksana). Sedangkan, Kemensos sebagai fasilitator dan pengarah," ujar Agus.

Kemudian, Kemensos bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan program Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza. Masyarakat dan pemerintah dituntut untuk  melakukan rehabilitasi sosial.


Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto:Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba)

"Menyembuhkan pasien (penderita Napza) tidak hanya dengan medis saja, melainkan juga dengan pendekatan psikososial, budaya, dan spiritual," ujarnya.

Dalam pelaksanaan BPNT, kerja sama melibatkan pemerintah pusat hingga ke unit-unit terkecil, seperti pekerja sosial (peksos) dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat mempunyai peran penting dalam menyalurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Peran masyarakat melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan menentukan anggota masyarakat yang masuk kategori miskin dan layak menerima bansos. Stakeholder lain adalah dunia usaha dan bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara. Selain menyalurkan bansos, Himbara juga menyosialisasikan dan pelatihan distribusi melalui e-Warong," kata Agus.

 
Layanan antar BPNT (Foto:Dok)

Sementara itu, program yang dinilai memerlukan kolaborasi paling tinggi dalam model collaborative governance adalah PKH. Ada lima kementerian/lembaga yang terlibat di dalamnya, swasta, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

"PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup layanan pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mendorong perubahan perilaku agar lebih mandiri. Penerima PKH ditujukan kepada 10 juta KPM. Banyak stakeholder yang terlibat," kata alumnus Fisip Unpad itu.

Agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik, pihak terkait harus bisa memahami tujuan progam. Jika tidak, program tersebut tidak akan berjalan optimal dan tidak mencapai sasaran.

"Masing-masing pihak merumuskan alurnya agar bisa dilaksanakan dengan baik. Itulah prinsip collaborative governance. Pelaksanaan program kesejahteraan sosial memberikan ruang kesempatan bersama untuk memberikan kontribusi terbaik," ucapnya.


(ROS)