Menaker Tegaskan Perpres Tidak Bebaskan Tenaga Kerja Asing

Antonio    •    Minggu, 22 Apr 2018 15:28 WIB
tenaga kerjaberita kemenaker
Menaker Tegaskan Perpres Tidak Bebaskan Tenaga Kerja Asing
Menaker Hanif Dhakiri (tengah) dalam kegiatan di Bekasi, Minggu 22 April 2018, Medcom.id - Antonio

Bekasi: Pemerintah tak membebaskan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.

Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri mengatakan sebanyak 85 ribu TKA bekerja hingga akhir 2017. Jumlah tersebut hanya kurang lebih 1 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara orang lain," kata Hanif di Bekasi, Minggu, 22 April 2018.

Hanif menyatakan, Perpres itu hanya mempermudah pengurusan izin dari sisi prosedur dan mekanisme birokrasi. “Sebenarnya, Perpres yang terkait dengan TKA itu lebih mengatur pada teknis administrasnya, agar bisa lebih cepat,” kata Hanif di Bekasi, Minggu 22 April 2018.

Percepatan itu diperlukan supaya tidak menghambat investasi dan melemahkan daya saing. Investasi dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Karena, anggaran untuk menciptakan lapangan kerja tidak cukup jika hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, kontribusi APBN terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) diperkirakan hanya sekitar 15 persen. “Selebihnya itu harus di drive ekspor, konsumsi rumah tangga dan tentu saja juga investasi. Jadi ini semua untuk kepentingan penciptaan lapangan kerja di Indonesia melalui investasi,” tuturnya.

Hanif menyatakan, dalam Perpres itu disebutkan bahwa TKA yang bisa masuk ke Indonesia harus memenuhi syarat – syarat tertentu seperti pendidikan dan kompetensi. TKA hanya dapat mengisi jabatan – jabatan tertentu.

“Mereka juga hanya bekerja dalam waktu tertentu. Mereka juga harus membayar dana kompensasi. Kalau menduduki jabatan mereka juga hanya boleh di level menengah ke atas. Yang pekerja kasar, dulu di larang sekarang pun juga tetap dilarang,” jelasnya.

Jika ada TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar, maka itu merupakan pelanggaran. Pihaknya tidak segan menindak secara tegas. “Jadi masalah tenaga kerja asing ini masih sangat amat terkendali,” tutupnya.


(RRN)