Kasus Lahan Jambu Dua, Wali Kota Bogor Didesak Jadi Tersangka

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Senin, 22 Aug 2016 18:55 WIB
kasus korupsi
Kasus Lahan Jambu Dua, Wali Kota Bogor Didesak Jadi Tersangka
Bima Arya memeriksa alat taping box monitoring pajak secara daring di Notani Square, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (18/12/2014). Foto: MI/Dede Susanti

Metrotvnews.com, Bandung: Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai tersangka kasus korupsi dana pembebasan lahan Warung Jambu Dua, Kota Bogor.

"Jadikan Bima Arya sebagai tersangka. Kami mendesak kejaksaan terus mengusut kasus ini," kata salah seorang anggota Gerak, saat melakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin (22/8/2016).

Unjuk rasa berlangsung di tengah sidang kasus itu yang menghadirkan Bima Arya sebagai saksi. 

Kasus korupsi dana pembebasan lahan Warung Jambu Dua dikenal dengan sebutan kasus Angkahong. Kasus ini bermula saat Pemkot Bogor membeli lahan Pasar Jambu Dua seluas 7.302 meter persegi dari pengusaha bernama Angkahong senilai Rp43,1 miliar. 

Namun, Komisi A DPRD Kota Bogor menemukan kejanggalan terkait dokumen lahan, yakni terdapat lahan 1.400 meter milik Pemkot Bogor. Legislator juga menemukan adanya dugaan mark up dana pembelian lahan yang rencananya diperuntukkan bagi relokasi pedagang kaki lima M.A. Salmun itu.

Koordinator aksi Muhammad Sufi menuturkan Kejati Jabar harus menindaklanjuti apa yang disampaikan para saksi dalam sidang kasus lahan Angkahong. Ditambah lagi, kata dia, mengenai dugaan adanya keterlibatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Kepala BPKAD Bogor.

"Kesaksian para saksi dalam sidang itu sudah mengarah. Pada surat dakwaan juga sudah jelas tertulis," kata dia.

Massa Gerak juga menuntut Kejati Jawa Barat menelusuri aliran dana pembayaran lahan Angkahong yang diduga merupakan suap.

Selain itu, menurut mereka, seluruh anggota tim kecil pengadaan tanah ikut andil dalam kasus ini. Pasalnya, mereka terbukti menandatangani berita acara musyawarah harga.

"Kami juga mendesak Kejati Jabar segera memeriksa Ketua DPRD dan mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor," ujarnya.

Jadwal sidang yang menghadirkan Bima Arya ini merupakan yang kedua kalinya sejak pekan lalu. Saat itu, Bima urung bersaksi karena saksi lain, yakni Sekda Kota Bogor, diperiksa hingga malam hari.


(UWA)