DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan Perda Kawasan Rokok dan Alkohol

Hendrik Simorangkir    •    Kamis, 13 Dec 2018 14:05 WIB
mirasperda rokok
DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan Perda Kawasan Rokok dan Alkohol
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 13 Desember 2018. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir.

Tangerang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai kawasan tempat merokok dan pengendalian, pengawasan, dan pelarangan minuman beralkohol. Pengesahan Perda itu dilakukan demi menjaga kententeraman masyarakat dalam beraktivitas.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi mengatakan, Perda itu merupakan inisiatif dari DPRD. Meski begitu, dalam Perda itu tetap membuka ruang untuk masyarakat bisa meminum alkohol dan merokok.

"Kan ada hotel, warung, kita akan sosialisasikan dulu ke pihak terkait agar aturan hukum ini jelas," kata Sumardi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 13 Desember 2018.

Sementara terkait kawasan merokok, Sumardi menjelaskan, Perda saat ini baru mengatur larangan merokok di dalam gedung. Dengan adanya aturan tersebut, pengelola gedung wajib menyediakan area merokok. Sementara, larangan merokok di tempat maupun fasilitas umum akan dibuatkan Perda selanjutnya.

"Larangan untuk rokok juga nanti akan kita buat area khusus untuk merokok. Ini untuk menjaga kesehatan bukan sekadar dilarang," jelas Sumardi.

Sumardi menambahkan, berdasarkan arahan Bupati Tangerang, aturan itu akan disosialisasikan terlebih dahulu sebelum akhirnya diterapkan. Aturan itu dibuat untuk kebaikan masyarakat bersama.

Sementara Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Perda mengenai kawasan bebas rokok akan difokuskan di gedung-gedung, baik swasta maupun milik pemerintah. 
Namun, harus disediakan ruangan khusus bagi para perokok. Sementara, untuk perda larangan peredaran minuman beralkohol akan diterapkan di seluruh lokasi, kecuali tempat tertentu. 

"Minuman beralkohol hotel bintang lima dan beberapa tempat boleh jual. Untuk minimarket dilarang jual minuman beralkohol," jelas Zaki.

Zaki mengatakan, Pemkab akan melakukan sosialisasi selama 30 hari. Ia menegaskan, aturan itu akan mulai efektif pada 2019.

Selain mengesahkan dua perda itu, DPRD juga mengesahkan lima perda lainnya dalam Rapat Paripurna. Lima perda itu di antaranya Kesejahteraan Lanjut Usia, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Penerangan Jalan, Desa, dan Pemenuhan Modal Dasar Tetap Tambahan PT LKM AKR.


(DEN)