PLT Bupati Bekasi Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan

ant    •    Jumat, 19 Oct 2018 15:05 WIB
ott kpk
PLT Bupati Bekasi Pastikan Pembangunan Infrastruktur Berjalan
Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Cikarang: Pelaksana Tugas (Plt), Bupati Bekasi, Jawa Barat, Eka Supria Atmaja, memastikan sejumlah kegiatan yang menyangkut pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.

Hal itu dikatakan Eka untuk membantah informasi bahwa pembangunan di daerahnya terhenti lantaran adanya operasi tangkap tangan pejabat pemerintah daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari yang lalu. 

Eka mengatakan, proses penyelidikan akan tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi apatatur sipil negara pada pemerintah daerah maupun kantor pelayanan atau pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan seperti biasa.

Dia juga akan terus membenahi kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menunjuk Wakil Bupati Bekasi untuk menggantikan Neneng Hasanah Yasin dikarenakan ketersangkutannya pada kasus dugaan korupsi pembangunan Meikarta-Lippo Cikarang.

"Itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah di mana Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara," katanya.

Baca: Bupati Bekasi jadi Tersangka Suap Meikarta

Pemkab Bekasi akan tetap melaksanakan sejumlah kegiatan yang sempat terhenti, termasuk pembangunan infrastruktur, begitu juga dengan pelayanan masyarakat.

Terlebih lagi saat ini memasuki kuartal IV penghujung tahun 2018 sehingga kinerja semua ASN harus dapat dipertanggungjawabkan.   

Sementara itu, Sekda Prov. Jabar Iwa Karniwa mengatakan penunjukkan pelaksana tugas itu sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Baca: KPK Tangkap 10 Pejabat di Bekasi



(ALB)