Dedi Mulyadi Desak DPP Golkar Usut Tuntas Surat `Bodong`

Roni Kurniawan    •    Rabu, 27 Sep 2017 10:20 WIB
pilgub jabar 2018
Dedi Mulyadi Desak DPP Golkar Usut Tuntas Surat `Bodong`
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat -- ANT/Agus Bebeng

Metrotvnews.com, Bandung: Dedi Mulyadi mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengusut tuntas beredarnya surat 'bodong' terkait putusan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Pasalnya, hal ini menyangkut kredibilitas partai belambang pohon beringin tersebut.

"Penuntasan SK `bodong` kan bukan kehendak personal, tapi kehendak konstitusional, karena ini menyangkut kelembagaan Partai Golkar," kata Dedi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jabar, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Selasa 26 September 2017.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jabar ini menjelaskan, pihaknya telah melaporkan kepada Polda Jabar untuk menyelidiki surat bodong yang telah menyebar melalui aplikasi pesan singkat tersebut. Namun, ia tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan terkait surat `bodong` tersebut.

(Baca: Golkar Laporkan Surat 'Bodong' ke Polda Jabar)

Dedi berharap, DPP Partai Golkar segera mengambil sikap mengusut tuntas surat `bodong` putusan tersebut untuk menstabilkan kembali politik partai. "Karena ini menyangkut marwah Partai Golkar dan kredibilitasi Partai Golkar di mata publik," tutur Dedi.

Menurut Dedi, surat bodong putusan DPP Golkar itu bukan perkara sepele. Beberapa kader Partai Golkar di Jabar bereaksi akibat menyebarnya surat `bodong` itu. Ada yang mengibarkan bendera Partai Golkar setengah tiang, ada pula yang menuliskan Save Golkar.

"Mereka secara emosioanal banyak yang mengatakan akan mundur, banyak yang mengatakan mengembalikan KTA (kartu tanda anggota). Seluruh emosi ini harus kita kelola agar produktif untuk partai dengan cara memberikan koreksi," pungkas Dedi.

(Baca: Surat 'Bodong' Golkar untuk Emil Dianggap Wajar)

Sebelumnya, beredar surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang menetapkan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Surat yang berstatus rahasia itu ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Namun, surat tidak mencantumkan nomor serta tanggal penetapan keputusan. Tertulis, surat ditembuskan ke beberapa pihak seperti Ketua Harian DPP Partai Golkar, Ketua Korbid PP Indonesia-I DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Jawa I DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, dan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

DPD Partai Golkar Jawa Barat melaporkan dugaan pemalsuan surat dukungan ke Polda Jawa Barat pada Senin 25 September 2017. Surat tersebut dinilai sudah melanggar Undang-undang ITE dan berharap Polda Jabar dapat menemukan pembuat surat palsu.


(NIN)