Polisi Segera Periksa Eks Wali Kota Depok Sebagai Tersangka

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 30 Aug 2018 18:51 WIB
kasus korupsi
Polisi Segera Periksa Eks Wali Kota Depok Sebagai Tersangka
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (tengah) menghindari pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Unit Kriminal Khusus Reskrim Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/4). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

Depok: Penyidik Polresta Depok segera memeriksa mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dalam status sebagai tersangka.

Kapolresta Depok, Kombes Didik Sughiarto mengatakan, waktu pemanggilan dan pemeriksaan akan ditentukan oleh penyidik.

"Status tersangka ditetapkan pada 20 Agustus 2018. Saat ini belum dilakukan pemanggilan (tersangka). Nanti setelah pada saatnya penyidik pembuktian mencukupi, alat bukti cukup pasti pemanggilan," kata Didik di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Kamis, 30 Agustus 2018.

Baca: Eks Wali Kota Depok Diduga Korupsi Rp10 Miliar

Didik menjelaskan, alasan pihaknya belum melakukan pengumuman sesaat setelah penetapan tersangka karena alasan teknis penyidikan.

Didik menegaskan, penetapan tersangka sudah dilakukan sesuai prosedur hukum dan bukti yang mencukupi.

"Soal belasan sertifikat tanah itu, yang jelas penyidik akan melakukan proses langkah penyidikan sebagai pembuktian. Ini semua langkah kontruksi hukum yang sudah disusun penyidik," jelas Didik.

Baca: Eks Wali Kota Depok Segera Buka Suara

Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Polres Kota Depok. Ia terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Dari perbuatan Nur Mahmudi, polisi menduga negara mengalami kerugian sekitar Rp10 miliar.

Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.


(DEN)