Pemprov Jabar Segera Proses PNS Bekas Koruptor

Agus Utantoro    •    Jumat, 14 Sep 2018 19:09 WIB
pemerintah daerah
Pemprov Jabar Segera Proses PNS Bekas Koruptor

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat membenarkan adanya 21 Pegawai Negeri Sipil yang pernah terlibat kasus korupsi. Tindakan tegas akan dilakukan terutama pascaterbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penegakkan hukum terhadap PNS yang telah menjalani putusan sidang dan berkekuatan hukum tetap.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya akan segera memberhentikan PNS yang pernah terlibat koruptor. "Kami akan segera melakukan langkah-langkah untuk rencana pemberhentian ASN," kata Iwa di Bandung, Jumat 14 September 2018.

Selain akan memberhentikan yang masih aktif, pihaknya akan membahas sanksi yang tepat untuk PNS tersebut yang sudah pensiun. "Kita akan meminta pertimbangan hal-hal yang butuh kepastian, baik ke BKN atau Komisi ASN," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan mengatakan, terdapat delapan PNS yang pernah terlibat korupsi yang kini masih aktif bekerja. Namun, menurutnya mereka berposisi sebagai staf biasa karena tidak bisa mengisi jabatan yang ada.

"Setelah kita rekap, ada yang sudah dipensiunkan, setelah menjalani tahanan. Mereka pensiun, ada juga beberapa yang sudah diberhentikan," katanya.

PNS bekas koruptor yang sudah pensiun, lanjut Sumarwan, terdiri dari berbagai golongan. "Ada yang eselon II, Pak Asep bekas Kadisdik," katanya.

Disinggung PNS bekas koruptor yang masih aktif, Sumarwan memastikan dirinya akan segera menginventarisasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat. "Pak Gubernur akan segera mengambil langkah untuk memberhentikan tidak hormat," katanya.

Meski begitu, dia enggan disalahkan terkait masih aktifnya PNS bekas koruptor. Dia menilai, pengangkatan kembali PNS yang sudah menjalani hukuman akibat korupsi ini berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada 2012 yang saat itu dijabat Gamawan Fauzi.

"Edaran itu membolehkan PNS yang sudah dihukum untuk kembali aktif," katanya. 

Dia pun menambahkan, pihaknya akan mencari sanksi yang tepat untuk PNS bekas koruptor yang sudah pensiun. Ini terkait rasa kemanusiaan bagi mereka meski tersandung hukum. "Walau bagaimana pun mereka sudah mengabdi, ada yang 20 tahun," katanya.