Pengusaha Angkutan Online di Jabar Berjuang Memperoleh Legalitas

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 24 Oct 2017 11:08 WIB
polemik taksi online
Pengusaha Angkutan <i>Online</i> di Jabar Berjuang Memperoleh Legalitas
Direktur Utama PT Retro Trans Mandiri Hendrik Kusnadi -- MTVN/Octavianus Dwi Sutrisno

Metrotvnews.com, Bandung: PT Retro Trans Mandiri sedang berjuang memperoleh izin legal sebagai perusahaan angkutan berbasis daring demi memenuhi revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pada peraturan tersebut, perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

"Kita sudah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Memang belum ada komunikasi dari aplikator, yang penting kita harus dapat izin dulu secara legal," kata Direktur Utama PT Retro Trans Mandiri Hendrik Kusnadi di Cafe Centropunto, Bandung, Jawa Barat, Senin 23 Oktober 2017.

Hendrik menjelaskan, pihaknya masih menunggu klarifikasi aturan dari Kemenhub terkait kuota angkutan online. "Kita klarifikasi dulu berapa jumlahnya. Syukur-syukur semua driver online bisa terakomodir," ucapnya.

(Baca: Revisi Permen 26/2017 Tuai Beragam Reaksi)

Selain itu, lanjut Hendrik, pihaknya juga sedang menyiapkan lahan parkir kendaraan. Lahan parkir tersebut lebih seperti pol untuk mewadahi anggota.

"Pastinya perusahaan transportasi harus punya rumah untuk mobil dan manajemennya," jelasnya.

Menurut Hendrik, pihaknya siap memenuhi sembilan poin yang diatur dalam revisi Permen 26/2017. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi masalah yang menimbulkan perpecahan antarsesama pengemudi angkutan, baik yang konvensional maupun online.

"Ketika Undang-undang sudah dirumuskan, kita harus menaatinya. Dari pihak konvensional, mari bersaing secara sehat. Mari kita sama-sama memperbaiki kekurangan kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi melalui rancangan revisi Permen Nomor 26 Tahun 2016 pada Kamis 19 Oktober 2017. Ada sembilan poin yang diatur dalam rancangan revisi Permenhub tersebut.

(Baca: Sembilan Poin terkait Revisi Peraturan Taksi Online)

Rancangan revisi ini masih akan terus didiskusikan dan ini akan diberlakukan mulai 1 November 2017. Adapun poin pertama mengenai argometer taksi.

Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau ada aplikasi berbasis teknologi. Pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi dengan bukti dokumen elektrik.

Kedua, mengenai tarif. Penetapan tarif angkutan sewa khusus (taksi daring) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa tansportasi dengan berpedoman pada tarif atas dan bawah. Selain itu, tarif batas dan tarif batas bawah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Poin ketiga, mengenai wilayah operasi. Pelayanan angkutan sewa khusus atau taksi darimg beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. Wilayah operasi taksi daring ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Poin keempat, mengenai kuota atau perencanaan kebutuhan. Kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Poin kelima, mengenai persyaratan minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

Poin keenam, mengenai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Peraturan mewajibkan memiliki kendaraan yang dibuktikan dari BPKB atau STNK atas nama badan hukum atau atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

Poin ketujuh, mengenai domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan.

Poin kedelapan, mengenai Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Adapun persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor.

Poin kesembilan, mengenai peran aplikator. Perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.


(NIN)