Dua PNS Bogor Dipecat karena Korupsi Retribusi Perizinan

Rizky Dewantara    •    Selasa, 02 Jan 2018 21:41 WIB
korupsi
Dua PNS Bogor Dipecat karena Korupsi Retribusi Perizinan
Ilustrasi Balai Kota Bogor. Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bogor: Pemerintah Kota Bogor memecat dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara karena tersangkut kasus dugaan korupsi retribusi perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor.

Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Henny Nurliani menyebut keduanya pegawai di DPMPTSP Kota Bogor. Sanksi tegas ini karena keduanya tidak masuk kerja melebihi batas toleransi ditambah mencuatnya kasus dugaan korupsi beberapa bulan lalu.

"Berdasarkan PP Nomor 53 tentang disiplin PNS, apabila tidak masuk kerja selama 46 hari, maka sudah termasuk pelanggaran berat dan terancam diberhentikan," paparnya, Selasa 2 Januari 2017.

"Keduanya tidak bekerja melewati batas toleransi. Ada yang 70 hari, ada juga yang 80 hari. Terhitung sejak kasus korupsi diproses oleh polisi," tambahnya.

Henny juga menegaskan, rencananya pemberhentian kedua PNS akan dilakukan pada ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan kasus penggelapan retribusi muncul setelah ada temuan awal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diperkirakan nilai penggelapan mencapai Rp1,7 miliar.

"Untuk hitungan pastinya tunggu hasil investigasi BPK, yang pasti barang-barang milik kedua PNS tersebut telah disita," bebernya, saat ditemui di ruangnya.

Kedua PNS itu sempat diminta mengembalikan uang retribusi. Namun mereka tidak sanggup dengan alasan nilainya terlalu tinggi. "Mereka juga sudah mengakui perbuatannya melalui surat pengakuan," ungkapnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Ahmad Choerudin mengatakan, mengenai kasus ini pihaknya masih menunggu audit BPK RI terhadap kasus DPMPTSP Kota Bogor.

"Ini ada kerugian negaranya dan kami akan naikan statusnya menjadi penyidikan. Kami juga masih dalami kasus ini, apakah masih ada yang terlibat dari DPMPTSP Kota Bogor," terangnya.

Kedua PNS yang bekerja di DPMPTSP Kota Bogor memang sudah lama tidak masuk kerja. Tetapi keduanya akan diburu saat ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini pihak kepolisian telah memintai keterangan dari sejumlah saksi.

"Kami sudah memanggil 30 orang dari pihak DPMPTSP Kota Bogor, pihak Bank BJB dan dari pihak penyetor uang," pungkasnya.
 


(SUR)