Jabar Bagikan Kode Program e-Government pada 17 Pemprov

Jaenal Mutakin    •    Jumat, 25 Nov 2016 11:04 WIB
pemda
Jabar Bagikan Kode Program <i>e-Government</i> pada 17 Pemprov
Penandatanganan nota kesepahaman penerapan e-Government oleh 17 pemprov di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Jumat (25/11/2016). (Metrotvnews.com/Jaenal Mutakin)

Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kode program (source code) aplikasi e-government pada 17 pemprov di Indonesia. Kode itu berkaitan dengan penyelenggaraan layanan masyarakat berbasis aplikasi digital.

Antara lain tentang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Aplikasi itu digunakan untuk mendorong efisiensi dan mencegah praktik korupsi.

Komitmen penerapan aplikasi e-government ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh 17 pemprov. Penandatanganan disaksikan oleh petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya apresiasi atas kesediaan Pemprov Jabar yang telah rela secara cuma-cuma menyerahkan sistem aplikasi yang dimiliki untuk direplikasi oleh pemerintah provinsi lain," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Jumat (21/11/2016).

Pemprov Jabar dipilih sebagai daerah percontohan dengan pertimbangan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal transfer ilmu. Terlebih, Jabar mau memberikan kode program aplikasi PTSP, E Samsat dan TPP secara cuma-cuma.

Para personel dari ke-17 daerah akan mengikuti workshop yang dibagi dalam dua gelombang, yakni 23-25 November dan 29 November hingga 1 Desember. Mereka merupakan tim pelaksana yang mendampingi pengelolaan sistem teknologi informasi, PTSP, PPKB, dan TPP.

Tujuh belas pemprov yang menandatangani kesepahaman adalah Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

"KPK berharap komitmen ini tidak berhenti pada kegiatan workshop semata, juga mengimplementasi sistem ini dengan monitoring oleh KPK dan pihak lainnya," pungkasnya.


(SAN)