MUI Jabar Larang Demo 4 November; Personal Boleh

Roni Kurniawan    •    Senin, 31 Oct 2016 12:36 WIB
MUI Jabar Larang Demo 4 November; Personal Boleh
Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Barat, Rafani Akhyar memperlihatkan surat edaran untuk anggota di kabupaten kota terkait larangan ikut demo pada 4 November. (Metrotvnews.com/Roni Kurniawan)

Metrotvnews.com, Bandung: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat secara keras melarang setiap daerah tingkat kabupaten kota mengikuti aksi unjuk rasa pada Jumat 4 November di Jakarta. 

Ketua Umum MUI Jabar, Rachmat Syafe'i, mengaku mendapat desakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada Jumat nanti. Bahkan, MUI Jabar pun diminta untuk memfasilitasi aksi tersebut salah satunya mengadakan sarana transportasi. Namun, dia bergeming.

Baca: Ahok Minta Maaf Soal Penistaan Agama

"Intinya kita melarang seluruh anggota MUI Jabar mengikuti aksi unjuk rasa. Kita juga mendapat desakan dari berbagai elemen untuk turun ke jalan, bahkan ada yang meminta kita untuk memfasilitasi aksi tersebut ke Jakarta," ujar Rachmat kepada awak media di Kantor MUI Provinsi Jabar, Jalan LL. RE. Martadinata No. 15, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).

Meski begitu, Rachamat tak melarang anggota turut unjuk rasa. Hanya, dia mewanti-wanti, agar tidak mengenakan atribut MUI. "Silahkan turun ke jalan secara personal saja," tuturnya.



Rachmat mengakui pihaknya menyerahkan secara penuh kasus yang menjadi materi demonstrasi pada penegak hukum. Selaku lembaga independen, lanjut Rachmat, MUI tetap mengedepankan kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Ahok Klarifikasi Dugaan Penistaan Agama

"Fatwa MUI tahun 2006 itu sudah jelas, kita mengedepankan peneguhan bentuk dan eksistenai NKRI sudah final. Jadi kita tetap mengedepankan NKRI dan kita juga tidak ada instruksi untuk melakukan demo," tegasnya.

Soal larangan turut demonstrasi, MUI Jabar mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 136/SE/MUI-JB/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016. Berikut isinya.

1. Pendapat dan sikap keagamaan MUI yang telah dikeluarkan oIeh Dewan Pimpinan MUI Pusat pada tanggal 11 Oktober 2016 adalah pendapat resmi MUI yang merepresentasikan pendapat MUI di semua tingkatan organisasi. 

2. Di dalam pernyataan pendapat dan sikap keagamaan MUI tersebut menekankan agar masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan meIaporkan kepada yang berwenang, juga tidak ada instruksi agar MUI di semua tingkatan turut serta melakukan aksi demonstrasi apalagi menjadi fasiIitator demonstrasi. 

3. Dalam rangka menjaga keutuhan dan kemurnian pendapat serta sikap MUI sebagaimana dimaksud di atas, MUI Provinsi Jawa Barat meminta kepada seluruh Pimpinan MUI Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa Kelurahan agar: 

 a. Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas asal usulnya, oIeh karena itu hendaknya melakukan tabayyun klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten; 

 b. Lebih mengedepankan kepentingan dan keutuhan NKRI sebagaimana telah ditetapkan di dalam Fatwa MUI tahun 2006 tentang peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final. 

 c. Tidak ikut serta melakukan demonstrasi apalagi memfasilitasi kegiatan demonstrasi dengan dalih untuk mendukung pernyataan dan sikap keagamaan MUI sebagaimana disebutkan di atas.

 d. Tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sambil mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. 

(SAN)