Wapres: Pemerintah Harus Bisa Bikin Rakyat Kreatif

Ismail    •    Senin, 24 Oct 2016 19:36 WIB
jusuf kalla
Wapres: Pemerintah Harus Bisa Bikin Rakyat Kreatif
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan usai membuka Temu Administrator Muda Indonesia 2016 di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (24/10/2016). (Metrotvnews.com/Ismail)

Metrotvnews.com, Sumedang: Pada era globalisasi, pemerintah tak lagi sekadar menjadi penguasa. Pemerintah harus bisa memfasilitasi serta mendorong rakyatnya untuk menjadi kreatif agar bisa memenangkan persaingan dengan negara-negara lain.

Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya tidak lagi kaku. Perangkat pemerintahan juga wajib mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan harus lebih fleksibel.

Demikian pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Administrator Muda Indonesia bertema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi" di Bale Sawala, Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin, 24 Oktober.

"Setelah reformasi, sistem pemerintahan berubah, berbeda dengan sistem pemerintahan Orde Baru. Akibatnya adalah apa yang terjadi saat ini. Sehingga, pemerintahan harus lebih fleksibel," sebutnya.


Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kedua kanan), Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kedua kiri), membuka Temu Administrator Muda Indonesia 2016 di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (24/10/2016). (Ant//Fahrul Jayadiputra)

Pada kesempatan itu, Wapres berpesan agar calon-calon administrator harus siap menghadapi sistem pemerintahan yang ada saat ini. Yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berkurang, namun mempunyai tanggung jawab besar.

Yakni, mendorong warga untuk berkreasi demi bersaing di kancah global. Persaingan, kata Wapres, selalu menyangkut tiga hal. Yaitu, berbuat lebih baik, berbuat lebih cepat, dan berbuat lebih murah. "Jika tiga hal itu tidak dilakukan, pemerintahan akan ditinggalkan," katanya.

Karena itu, kata JK, diperlukan kemampuan komunikasi yang baik di masing-masing daerah. Tanpa komunikasi pemerintahan tidak akan berjalan optimal.

Wapres malah secara khusus mengusulkan agar mahasiswa diajarkan ilmu negoisasi di bangku kuliah. "Karena selama ini tidak ada ilmu yang menjelaskan kepada masyarakat untuk (hal) itu," katanya.

Ilmu negosiasi dianggap penting, salah satunya untuk menarik investor luar ke daerah masing-masing. Sebab, sebuah daerah akan maju bila investasi berjalan baik. 

"Setiap pemerintah yang baik, yang dapat mempresentasikan usaha untuk masuk di wilayah itu. Karena dalam sebuah pemerintahan di daerah ataupun di suatu negara, investasi menjadi hal yang dibutuhkan," sebutnya.

Turut hadir dalam acara itu antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; Gubernur Jabar Ahmad Heryawan; Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad dan sejumlah pejabat lainnya.


(SAN)