Caleg di Jabar Banyak Langgar Aturan

Bayu Anggoro    •    Kamis, 11 Oct 2018 19:20 WIB
pilegpilpres 2019
Caleg di Jabar Banyak Langgar Aturan
ilustrasi Medcom.id

Bandung: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat banyak pelanggaran yang dilakukan calon anggota legislatif dan partai politik sejak masa kampanye Pemilu Legislatif 2019 bergulir. Bahkan, pelanggaran tersebut terjadi di hampir seluruh daerah pemilihan di Jawa Barat.

Pelanggaran didominasi oleh pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Abdullah menilai, banyak peserta pemilu, baik caleg maupun parpol yang melakukan pelanggaran yang didominasi APK.

Dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan caleg, beberapa di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyelidikan. "Pelanggaran yang dilakukan umumnya memasang APK di tempat yang bukan peruntukannya. Selain itu, spesifikasi, seperti ukurannya banyak yang menyalahi aturan," katanya di Bandung, Kamis 11 Oktober 2018.

Meski begitu, Abdullah mengakui, pelanggaran tersebut bisa jadi dilakukan karena ketidaktahuan caleg atau parpol karena tidak sampainya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara. "Tapi, bisa juga memang disengaja. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menekan pelanggaran itu," katanya.

Abdullah mengatakan, pihaknya akan terus menggelar sosialisasi kepada peserta Pemilu Legislatif 2019, termasuk seluruh elemen masyarakat terkait substansi penyelenggaraan. Pasalnya, masih banyak potensi pelanggaran yang dapat terjadi di tengah kontestasi yang ketat.

Dia mencontohkan, potensi pelanggaran lainnya, seperti tim kampanye yang diisi oleh pejabat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), TNI atau Polri, termasuk potensi penggunaan fasilitas publik, sarana pendidikan, hingga sarana ibadah. 

"Sesuai mandat UU Pasal 280, ada tempat-tempat yang dilarang digunakan untuk kampanye. Peserta pemilu harus ikut aturan. Mereka harus membangun keterpilihan dengan cara yang fair. Kami, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi," katanya.

Saat disinggung mengenai jumlah pelanggaran yang sudah terjadi selama tahapan kampanye, Abdullah mengaku belum memiliki data yang pasti.

"Belum direkap, tapi pokoknya cukup banyak dan terjadi di beberapa daerah," katanya. 


(ALB)