Eks Wali Kota Depok Segera Buka Suara

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Kamis, 30 Aug 2018 16:49 WIB
kasus korupsi
Eks Wali Kota Depok Segera Buka Suara
Rumah mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Perumahan Griya Tugu Asri, Blok A4 No 29, Kota Depok, Jawa Barat terlihat sepi, Kamis, 30 Agustus 2018. Medcom.id/ Octavianus Dwi Sutrisno.

Depok: Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait penetapannya sebagai tersangka.

Namun dalam waktu dekat, Nur Mahmudi diyakini akan keluar rumah dan memberikan keterangan.

"Nanti bapak bisa beri tanggapan, tapi untuk kapannya saya kurang tahu," kata salah seorang penjaga rumah, Faris saat ditemui di lokasi, Perumahan Griya Tugu Asri, Blok A4 No 29, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis, 30 Agustus 2018.

Baca: Mantan Ajudan Sebut Eks Wali Kota Depok Sempat Hilang Ingatan

Pantauan Medcom.id, pada Kamis, 30 Agustus siang, rumah Nur Mahmudi terlihat sepi. Faris menjelaskan, saat ini Nur Mahmudi sedang dalam pemulihan dari sakit.

Menurut Faris, beberapa waktu lalu mantan orang nomor satu di Depok itu sempat mengalami cedera saat mengikuti lomba Voli dalam rangka Hari Ulang Tahun Indonesia pada 18 Agustus 2018 kemarin.

"Kalau kerabat, sebagian ada yang datang. Namun dari kepolisian belum ada. Intinya kalau kaget enggaknya saya gatau, tapi bapak bilang dia belum bisa kasih keterangan, belum bisa menanggapi," jelas Faris.

Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Polres Kota Depok. Ia terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.

Hasil audit BPKP Jabar menyebut terdapat kerugian negara. Meski sudah ada dua tersangka, polisi belum bersedia membeberkan nilai kerugian negara dalam kasus proyek pengadaan lahan tersebut.


(DEN)