Wali Kota Bogor Diperiksa 6 Jam Terkait Kasus Angkahong

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Senin, 22 Aug 2016 19:51 WIB
korupsi angkahong
Wali Kota Bogor Diperiksa 6 Jam Terkait Kasus Angkahong
Wali Kota Bogor Bima Arya. Foto: Antara/Arif Firmansyah

Metrotvnews.com, Bandung: Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diperiksa sekitar enam jam saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi dana pembebasan lahan Warung Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat.

Sidang yang dipimpin hakim Lince Anna Purba digelar di ruang sidang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, di Jalan L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin 22 Agustus 2016. Bima hadir dengan mengenakan batik krem serta celana panjang hitam.

Orang nomor satu di Kota Bogor ini dicecar JPU dari Kejari Bogor terkait persetujuannya menandatangani penganggaran Rp43,1 miliar untuk membeli tanah seluas 7.302 meter persegi milik Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong. 

"Bagaimana bisa muncul angka Rp48,8 miliar, padahal awalnya dana hanya dianggarkan Rp31,3 miliar," kata JPU Kejari Bogor.

Bima menjawab dana Rp43 miliar tersebut adalah hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor.

Dirinya mengaku mengiyakan dana awal Rp31,3 miliar, lalu setelah APBD direvisi oleh Gubernur Jabar, ada dana hasil pajak sebesar Rp17,5 miliar yang belum tersalurkan. Dana yang merupakan hasil pajak tersebut kemudian ditambah ke anggaran awal dengan total Rp48,8 miliar.

Selanjutnya, jaksa menanyakan mengenai dua harga yang berasal dari dua tim apraisal yang berbeda. Tim Pemkot Bogor menilai lahan milih Angkahong itu harganya Rp39 miliar. Sedangkan tim apraisal bentukan Angkahong menyatakan lahan tersebut bernilai Rp46 miliar.

"Pak Angkahong inginnya lahan itu dihargai di atas Rp46 miliar. Saya juga sempat menanyakan kepada Pak Sekda mengapa ada dua harga yang berbeda," jawab Bima.

Bima mengaku menyetujui mengeluarkan dana Rp43 miliar untuk membeli lahan milik Angkahong itu. Alasannya, pedagang kaki lima di Jalan M.A. Salmun harus segera mendapatkan lahan pengganti. 

Apalagi, tambah Bima, keberadaan PKL di Jalan M.A. Salmun membuat kemacetan parah dan menyebabkan kerugian materi Rp7 miliar per hari.

Dalam kasus lahan Angkahong ada tiga pejabat yang dijadikan terdakwa, yakni mantan Kadis UMKM Kota Bogor, Hidayat Yudha Priatna; mantan Camat Tanah Sereal Iwan Gumilar; dan Ketua Tim Apraisal Roni Nasrun Adnan.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. JPU menemukan nama Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Kota Bogor, saat musyawarah ketiga pembelian lahan pada 27 Desember 2014.

Kasus korupsi dana pembebasan lahan Warung Jambu Dua dikenal dengan sebutan kasus Angkahong. Kasus ini bermula saat Pemkot Bogor membeli lahan Pasar Jambu Dua seluas 7.302 meter persegi dari pengusaha bernama Angkahong senilai Rp43,1 miliar. 

Namun, Komisi A DPRD Kota Bogor menemukan kejanggalan terkait dokumen lahan, yakni terdapat lahan 1.400 meter milik Pemkot Bogor. Legislator juga menemukan adanya dugaan mark up dana pembelian lahan yang rencananya diperuntukkan bagi relokasi pedagang kaki lima M.A. Salmun itu.
(UWA)