Tingkat Kehadiran ASN di Kota Bandung Capai 99%

Roni Kurniawan    •    Selasa, 02 Jan 2018 14:18 WIB
pns
Tingkat Kehadiran ASN di Kota Bandung Capai 99%
Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial inspeksi mendadak kesejumlah kantor satuan kepala perangkat daerah (SKPD) di hari pertama kerja pada Selasa, 2 Januari 2018 setelah libur tahun baru. Medcom.id.Roni

Bandung: Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor satuan kepala perangkat daerah (SKPD) di hari pertama kerja pada Selasa, 2 Januari 2018, setelah libur tahun baru. Tingkat kehadiran aparatur sipil negara Pemkot Bandung mencapai 99 persen.

Oded mengatakan tingginya tingkat kehadiran ASN Pemkot Bandung tak luput adanya peringatan yang dikeluarkan menjelang libur tahun baru. Oded tak ingin para ASN berleha-leha atau mengambil cuti setelah libur tahun baru agar pelayanan kepada warga tetap maksimal.

"Kemarin saya sudah mengingatkan agar semua ASN di Kota Bandung tetap masuk setelah libur. Dan alhamdulillah setelah saya cek, kehadiran ASN ini mencapai 99 persen," kata Oded usai sidak di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Jalan Wastukancana.

Namun, Oded mengaku ada beberapa ASN yang tak masuk dengan berbagai alasan. Akan tetapi hal itu diakui Oded tidak masalah, sebab ASN yang tidak masuk telah memberikan keterangan.

"Ada beberapa yang izin tidak bisa hadir atau berhalangan. Tapi alhamdulillah ini sudah bagus mencapai 99 persen yang hadir," tuturnya.

Kepala BKPP Kota Bandung Gunadi Sukma Bhinekas mengatakan beberapa ASN yang mengajukan izin atau cuti terutama yang tetap bekerja saat libur tahun baru seperti Satpol PP, PD Kebersihan perawat di rumah sakit, dan puskesmas.

"Tetapi pada hakikatnya mereka kemarin tidak libur, mereka bekerja. Secara menyeluruh tingkat kehadiran 99 persen," kata Gunadi ditempat yang sama.

Tingkat kehadiran tersebut pun tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya antara 98-99 persen. Sebab, BKPP kerap mengontrol tingkat kehadiran terutama usai libur panjang dengan sistem absen melalui pindai sidik jari dan retina mata.

"Kita punya Peraturan Pemerintah Nomor 53, sudah pasti yang tidak hadir tanpa keterangan kena sanksi. Apakah teguran tertulis atau teguran lisan. Karena kita sudah ada sistemnya," kata Gunadi.


(ALB)