Program Keluarga Harapan Masih Terkendala

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 13 Feb 2019 09:34 WIB
kemiskinanbansos
Program Keluarga Harapan Masih Terkendala
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno

Depok: Program Keluarga Harapan (PKH) masih memiliki kendala. Salah satunya komitmen dari pemerintah daerah agar program bantuan sosial untuk masyarakat miskin ini tersalur dengan baik.

"Pertanggungjawaban bukan hanya di tangan kementerian, namun harus juga melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Ini harus sejalan," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, usai membagikan dana PKH di Kota Depok, Selasa, 12 Februari 2019.

Bank penyalur dana PKH juga perlu memastikan dana bisa diakses masyarakat yang berada di wilayah luar Jawa. Menurut pengamatannya, masyarakat di timur Indonesia kesulitan dalam mengambil bantuan tersebut.

"Kalau Depok sih enggak ada masalah karena daerahnya mudah dijangkau. Tapi kalau daerah timur, seperti Papua, Papua Barat, atau Halmahera, itu masih sulit dijangkau," katanya.

Baca: Anggaran Keluarga Harapan Naik Jadi Rp34 Triliun

Skema pemberian dana PKH bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami perubahan di awal 2019. Nilai dana bantuan yang diberikan merata kini dibuat bervariasi sesuai kondisi penerima bantuan.

Keluarga memiliki ibu hamil mendapat Rp2,4 juta per jiwa setiap tahun. Kemudian untuk yang memiliki anak usia dini itu mendapat Rp2,4 juta per jiwa per tahun, siswa SD Rp900 ribu per jiwa, siswa SMP Rp1,5 juta per jiwa, siswa SMA Rp2 juta per jiwa.

"Yang di dalam keluarga ada disabilitas berat dapat tambahan Rp2,4 juta per jiwa. Kemudian jika ada lansia dapat Rp2,4 juta per jiwa," jelasnya.

Masyarakat diharap mampu mengelola dana bantuan dengan baik, terutama untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak.


(SUR)