Plt Sekda Bandung Barat Ancam Mengundurkan Diri

Roni Kurniawan    •    Selasa, 10 Jul 2018 14:36 WIB
Plt Sekda Bandung Barat Ancam Mengundurkan Diri
Ilustrasi: Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas. MI/Arya Manggala

Bandung Barat: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Wandiana mengancam untuk mengundurkan diri. Keputusan tersebut akan diambil karena kecewa tidak dilibatkan oleh Plt Bupati KBB Yayat T. Soemitra mengenai proses mutasi serta rotasi jabatan di lingkungan Pemkab.

Wandiana mengatakan, proses mutasi dan rotasi yang akan dilakukan Plt Bupati pada pekan ini dinilai melanggar aturan. Yayat ditudingnya tak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Apalagi, Plt Bupati akan melakukan mutasi dan rotasi di sejumlah pejabat tingkat esselon 2, 3 dan 4.Wandiana bahkan sudah berkomunikasi dengan Yayat tentang peraturan yang berkaitan dengan mutasi dan rotasi.

Tapi sayangnya, kata Wandiana, Yayat tetap menerobos peraturan perundang-undangan yang ada. Perilaku cacat hukum Yayat ini yang membuatnya Wandiana geram.

"Atas dasar itulah, saya memilih lebih baik mengundurkan diri dari jabatan sebagai Plt sekda," ujar Wandiana saat dihubungi Medcom.id, Selasa 10 Juli 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, pasal 14 menyebutkan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus melalui Baperjakat.

Wandiana bakal mengundurkan diri bila mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat tetap terlaksana. "Buat apa saya bertahan, jika ada yang mestinya menjadi tugas seorang Sekda tidak difungsikan," tuturnya.

Ia khawatir, kemampuan pejabat dan kebutuhan posisi yang kosong tidak seimbang jika mutasi tetap dilaksanakan. Terlebih, ada tiga jabatan yang kosong di tiga SKPD Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang terjaring OTT oleh KPK.

"Ya terutama tiga SKPD itu yang seharusnya dirapatkan bersama Baperjakat lalu diserahkan hasilnya ke Depdagri. Karena jangan sampai orang yang mengisi jabatan itu tidak mengerti tugasnya," pungkas Wandiana.
(SUR)