Jadi Tersangka, Eks Wali Kota Depok belum Bisa Ditemui

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 29 Aug 2018 10:29 WIB
kasus korupsi
Jadi Tersangka, Eks Wali Kota Depok belum Bisa Ditemui
Rumah mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Perumahan Griya Tugu Asri, Blok A4 No 29, Kota Depok, Jawa Barat terlihat sepi, Rabu, 29 Agustus 2018. Medcom.id/ Octavianus Dwi Sutrisno.

Depok: Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, belum berkomentar soal penetapan status tersangka pada dirinya. Nur Mahmudi juga belum bisa ditemui setelah penyidik Tipikor Polres Kota Depok menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan.

Pantauan Medcom.id di rumahnya di Griya Tugu Asri, Blok A4 No 29, Kota Depok, Jawa Barat, terlihat sepi. Hanya terlihat dua pemuda yang berada di depan rumah tersebut.

"Bapak (Nur Mahmudi) enggak bisa ditemui karena masih istirahat. Kalau mau menunggu silakan," kata seorang pemuda di lokasi, Rabu, 29 Agustus 2018.

Sementara petugas keamanan setempat mengatakan, eks presiden Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini masih beraktivitas normal selama satu pekan terakhir. Mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan itu juga sempat terlihat lari pagi di lingkungan rumah beberapa waktu lalu.

"Biasa saja, enggak ada perubahan. Kemarin pagi juga keluar sama sopirnya. Sebelumnya juga masih lari pagi di sekitar sini," ungkap petugas tersebut.

Hingga pukul 09.40 WIB, kediaman Nur Mahmudi masih terlihat sepi, pintu rumah tertutup rapat. Sementara itu, empat kendaraan terparkir di sebelah rumah.

Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Polres Kota Depok. Ia terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.

Hasil audit BPKP Jabar menyebut terdapat kerugian negara. Meski sudah ada dua tersangka, polisi belum bersedia membeberkan nilai kerugian negara dalam kasus proyek pengadaan lahan tersebut.


(DEN)