Guru Honorer se-Jabar Minta Kesejahteraan

Jaenal Mutakin    •    Senin, 31 Oct 2016 13:21 WIB
unjuk rasa
Guru Honorer se-Jabar Minta Kesejahteraan
Guru dan pegawai honorer se-Jabar demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (31/10/2016). (Metrotvnews.com/Jaenal)

Metrotvnews.com, Bandung: Ribuan guru dan tenaga honorer se-Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 31 Oktober. Mereka menyuarakan berbagai aspirasi terkait kesejahteraan pegawai.

Sekitar 1.000 pegawai honorer dari berbagai kabupaten kota di Jabar, tiba di Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Jabar itu pukul 10.00 WIB. Di depan Gedung Sate, setiap perwakilan guru dari kabupaten dengan berpakaian batik PGRI putih hitam menyuarakan tuntuannya.

"Guru honorer dan tenaga honorer adalah salah satu pilar yang sangat urgent dalam mencerdaskan bangsa, memelihara data yang akurat, tugas yang berat. Maka dari itu kami para guru honorer meminta pemerintah lebih memperhatikan kami," kata Cecep Kurniadi, koordinator aksi.

Menurut Cecep, operator juga turut mempertahankan stabilitas negara dalam menjalankan pemerintahan. Seharusnya, operator mendapat perhatian khusus karena sebagai ujung tombak pendataan.

"Menjadi operator yang kerjanya siang dan malam hanya memelihara pendataan tanpa menghiraukan keluarga dan kesehatan. Guru adalah sosok pahlawan yang menjadi pondasi negeri," ujar Cecep.

Berikut poin tuntutan para demonstran:

1. Meminta Pemerintah Jabar dan DPRD Jabar segera mengalokasikan anggaran di anggaran murni 2017, UMK/UMP bagi honorer (guru, tenaga honorer dan masing-masing instansi di lingkungan Pemprov Jabar)
2. Meminta Pemprov Jabar mengajukan penambahan kuota untuk program tunjangan insetif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Meminta Pemprov Jabar mengajukan penambahan kuota untuk program tunjukan khusus bagi kabupaten atau daerah terpencil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.  Meminta Pemerintah Jabar memberikan jaminan kesehatan bagi honorer se-Jawa Barat.
5. Meminta kepada Pemprov Jabar bagi honorer negeri yang belum mempunyai NUPTK dan belum sertifikasi supaya diberikan SK Penetapan dari kepala daerah dan meminta dari kepala Dinas Kab/Kota untuk legalitas operator sekolah.


(SAN)