Tiga Terdakwa Kasus Suap Meikarta Ajukan Keberatan

P Aditya Prakasa    •    Kamis, 20 Dec 2018 08:24 WIB
meikartaOTT Pejabat Bekasi
Tiga Terdakwa Kasus Suap Meikarta Ajukan Keberatan
Terdakwa kasus dugaan suap Billy Sindoro (kiri) bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Foto: Antara/M Agung Rajasa.

Bandung: Terdakwa suap perizinan pembangunan Meikarta Billy Sindoro mengajukan eksekpsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa KPK. Mantan Direktur Operasional Lippo Group itu bilang, majelis hakim hanya menerima alat bukti dari jaksa KPK tanpa melihat asumsi perkiraan.

"Apabila diizinkan kami ingin menyampaikan ke majelis. Mengenai dakwaan, harapan saya dan keluarga mendapat keadilan," kata Billy usai pembacaan dakwaan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 19 November 2018.

Billy mengakui majelis hakim sudah diberikan alat bukti terkait kasus yang menimpanya. Namun dia berharap majelis mempertimbangkan asumsi darinya terkait alat bukti tersebut.

"Terhadap dakwaan yang ditujukan, majelis hanya menerima alat-alat bukti yang langsung terkait dengan saya. Tidak menerima alat bukti berdasarkan asumsi dugaan dan perkiraan. Mungkin hanya itu," kata Billy.

Billy Sindoro menjadi terdakwa kasus suap proses perizinan pembangunan Meikarta bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Taryudi, Firman Fitradjaja, dan Henry Jasmen. Namun hanya Fitradjadja yang tidak mengajukan eksepsi, dia menerima dakwaan jaksa KPK. 

"Terima kasih yang mulia dan jaksa yang saya hormati. Saya sudah membaca dan menyimak dakwan atas hal-hal yang dituangkan dalam surat dakwaan, saya akan menjawab saat persidangan. Eksepsi saya tidak mengajukan," ucap dia.

Hakim pun meminta para terdakwa yang mengajukan eksepsi segera menyiapkan, sidang akan digelar kembali pada 26 Desember 2018 mendatang. Sementara, Fitradjaja harus menunggu hingga sidang pembacaan eksepsi dari tiga terdakwa lainnya selesai.

Sebelumnya, empat orang dari pengembang Meikarta dijadikan terdakwa dan dijerat tiga pasal. Pertama, pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Dakwaan kedua, Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Sedangkan dakwaan ketiga Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(HUS)