Depok Tunda Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 13 Nov 2018 21:19 WIB
pemilu legislatif
Depok Tunda Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Depok: Keputusan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap dua di Kota Depok diundur, setelah menjalani rapat pleno selama kurang lebih delapan jam hari ini, Selasa, 13 November 2018.

Ketua Bawaslu Kota Depok Dede Slamet Permana mengatakan, pihaknya meminta pengunduran waktu penghitungan pemilih tetap tersebut dengan alasan tidak adanya keterbukaan dari KPU, dalam merekapitulasi seluruh DPT sehingga baru satu Kecamatan di Kota Depok yang dinilai sudah sesuai.

"Dari 11 Kecamatan di Kota Depok, baru satu kecamatan saja yang sudah sinkron menurut kami. Oleh sebab itu, kami meminta agar penghitungan ini di undur," kata Dede kepada Medcom.id saat di KPU Kota Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa, 13 November 2018.

Dede menjelaskan, menurut pantauan pihaknya selama ini KPU dinilai tidak terbuka dalam proses melakukan pendataan terhadap pemilih tetap.

Dede juga meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menindaklanjuti hal tersebut agar ada keterbukaan.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok Nana Sobharna menuturkan, pihaknya selama ini telah mengikuti prosedur Pemilu terutama dalam masalah Coklit.

Namun diakuinya, dalam tahapan tersebut pihaknya menerjunkan petugas terbatas dengan jangka waktu sembilan hari.

"Kalau dibahas soal Coklit, kita sudah mencoba untuk transparan disitu juga ada Panitia Pengawas Kecamatan. Namun, kemungkinan ketika melakukan itu tidak ditemui secara bersama - sama di lapangan," jelas Nana.

Selanjutnya, Nana menegaskan dengan pengunduran keputusan tersebut tentunya menyebabkan kekecewaan terhadap para perwakilan partai politik yang telah datang dan menunggu hasil perbaikan DPT tersebut. 

"Mereka datang itu sejak pagi hingga petang ini, akhirnya diundur saya lihat dari raut wajah mereka kecewa. ya mau bagaimana lagi, memang kami disini berkewajiban untuk mengikuti dan menyelesaikan apapun itu yang belum tuntas," kata Nana.

Nana menambahkan, hingga saat ini baru ada tujuh wilayah di Jawa Barat telah mengeluarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP).

"Ya ada sebagian wilayah telah menyerahkan hasilnya, tapi ada beberapa wilayah juga diundur seperti kita tentu ini akan kita laporkan ke KPU Provinsi Jawa Barat," tandas Nana.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal kembali menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap 2, Jumat, 16 November 2018.

KPU sudah dua kali menetapkan DPT. KPU tingkat kabupaten/kota sudah mulai menetapkan DPTHP tahap 2. Penetapan tersebut dilakukan berjenjang, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga KPU pusat.


(DEN)