Rumah Dibongkar, Warga Batununggal: Mana Emil?

Roni Kurniawan    •    Kamis, 06 Oct 2016 11:23 WIB
penertiban
Rumah Dibongkar, Warga Batununggal: Mana Emil?
Petugas mengadang warga mendekati area penertiban bangunan di Jalan Banten, Kecamatan Batununggal, Bandung, MTVN - Roni Kurnaiwamn

Metrotvnews.com, Bandung: Kekesalan tampak di raut wajah puluhan warga di Jalan Banten, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka kecewa saat petugas datang dan membongkar bangunan semi permanen yang ditempati sejak puluhan tahun lalu.

Pukul 09.00 WIB, Kamis 6 Oktober, boleh jadi hari yang buruk bagi warga di Jalan Banten. Puluhan petugas dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI mendatangi lokasi tersebut.

Dari pantauan Metrotvnews.com, beberapa petugas mengatakan akan membongkar sedikitnya 30 bangunan semi permanen di kawasan tersebut. Sementara beberapa petugas mengeluarkan furnitur dan barang milik warga.

Warga melawan. Mereka tak terima dengan tindakan petugas. Mereka berusaha menahan petugas tapi gagal. 


(Suasana di Jalan Banten, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, saat puluhan rumah dibongkar paksa, MTVN - Roni Kurniawan)

Petugas mendatangkan alat berat. Satu per satu bangunan pun diruntuhkan.

Suara tangis dan protes kian menjadi. Beberapa warga bahkan berteriak menyesal karena Ridwan Kamil atau Emil menjadi Wali Kota Bandung.

"Aing mah nyesel milih Ridwan Kamil, nyaho kieu moal milih (saya mah menyesal pilih Ridwan Kamil, tau seperti ini tidak milih," teriak seorang perempuan yang tengah menggendong anaknya di lokasi pembongkaran.

Kekecewaan berubah menjadi sumpah serapah pada petugas yang melakukan penertiban. Warga lalu mempertanyakan omongan Emil yang akan menyejahterakan warga Bandung.

"Mana Emil? Mana ongkona rek sejahterakeun rakyat tapi kieu. (Mana Emil? Mana katanya mau sejahterakan rakyat tapi gini," teriak seorang perempuan lain.

Kepala Satpol PP Kota Bandung Eddy Marwoto berusaha menenangkan warga. Eddy mengaku, sepekan lalu, melayangkan surat peringatan pada 32 kepala keluarga yang akan ditertibkan.

"Tapi tidak mereka gubris untuk mengosongkan bangunan itu. Kita kasih waktu tiga hari untuk mengosongkan waktu itu," ujar Eddy di sela-sela proses penertiban.

Eddy menerangkan, proses penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari yang pernah dilakukan pada 2015 silam. Pasalnya, 32 KK tersebut menolak untuk direlokasi dan memilih bertahan di atas lahan milik Pemkot Bandung.

Lantaran itu, pemerintah kota melakukan penertiban secara paksa. Sebanyak 300 personel gabungan Satpol PP, Polri, TNI, dan dinas terkait diturunkan.


(RRN)