Pengajuan Asimilasi Nazaruddin Menunggu Persetujuan Kemenkum HAM

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Jumat, 02 Feb 2018 19:56 WIB
nazaruddin
Pengajuan Asimilasi Nazaruddin Menunggu Persetujuan Kemenkum HAM
Muhammad Nazaruddin memasui ruang sidang lanjutan kasus korupsi KTP-el di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 20 November 2017, Ant - Rosa Panggabean

Bandung: Muhammad Nazarudin, terpidana sejumlah kasus korupsi, mendapat usulan pembebasan bersyarat dan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Sukamiskin Bandung. Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Jawa Barat Yayan Achmad Sufyani mengaku masih menunggu persetujuan dari pusat.

"Ini baru diusulkan, dan asimilasi ke pusat sampai saat ini belum ada persetujuan dari pusat,"ucap Yayan, Jumat 2 Februari 2018.

Sementara itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung Dedi Handoko, menuturkan, Mantan Anggota DPR RI tersebut telah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 23 Desember 2017. Menurutnya, pengajuan usulan itu telah memenuhi syarat.

"Kalau saya lihat ini sudah sesuai dengan syarat administratif maupun subtantifnya. Dia punya JC (justice collaborator) Kemudian pidana denda sudah dibayar," ungkapnya.

Dedi menegaskan, pengajuan bebas bersyarat Nazar berdasarkan perhitungan dari jumlah masa tahanan dikurangi total remisi. Selain itu dihitung pula apakah telah menjalani 2/3 masa pidana. 

"Desember 2017 (telah menjalani 2/3 masa pidana) perhitungannya sampai dia bebas 31 Oktober 2023, itu dibagi dua berapa. Kurang lebih masih tiga tahun dia bebas. 2020-an lah nanti dia bebas," bebernya.

Menurut informasi yang dihimpun, pembebasan bersyarat sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP Nomor 99 Tahun 2012.  Beberapa persyaratan asimilasi adalah terpidana harus sudah menjalani dua pertiga pidananya, mengikuti program pembinaan yang baik di lapas, berkelakuan baik, dan memiliki status Justice Collaborator.

Baca: Usulan Pembebasan Bersyarat Nazaruddin Disebut Konspirasi

Nantinya, Dirjen Pemasyarakatan akan memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan keputusan. Adapun pertimbangan tersebut dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum. Selain itu, Dirjen Pemasyarakatan juga akan meminta rekomendasi KPK terkait asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Nazaruddin, divonis empat tahun 10 bulan penjara dalam kasus suap Wisma Atlet  Selain hukuman penjara, Nazarudin juga diganjar hukuman denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. 

Menurut hakim, ia terbukti menerima suap dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) Muhammad El Idris. Suap itu berupa lima lembar cek dengan nilai Rp4,6 miliar yang diterima oleh dua anak buah Nazarudin yaitu Yulianis dan Oktarina.

Kasus kedua, Nazaruddin juga divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Juni 2016. Ia terbukti korupsi karena menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. 


(RRN)