Buni Yani Enggan Pindah Lokasi Sidang

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 13 Jun 2017 14:22 WIB
pencemaran nama baik
Buni Yani Enggan Pindah Lokasi Sidang
Buni Yani berbincang dengan tim kuasa hukum pada sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat -- ANT/Agus Bebeng

Metrotvnews.com, Bandung: Buni Yani dan kuasa hukum menyatakan menolak pemindahan lokasi persidangan kedua pada 20 Juni 2017 akan digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung di Jalan Seram.

"Kita akan ajukan keberatan terkait kompetensi relatif kewenangan mengadili. Sidang ini kan seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Depok. Tapi lokasi dipindah karena ada ketetapan MA yang menyatakan bahwa harus digelar di Pengadilan Bandung," kata Aldwin Rahadian, kuasa hukum Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Selasa 13 Juni 2017.

Aldwin menjelaskan, penetapan lokasi dengan alasan keamanan harus berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM. "Itu nanti kita kritisi dan akan kita gunakan saat eksepsi (keberatan atas dakwaan)," ucapnya.

(Baca: Lokasi Sidang Eksepsi Kasus Buni Yani Dipindah)

Sementara itu, Buni Yani mengaku keberatan karena lokasi persidangan tetap berada di Bandung. Sehingga, ia harus berpisah dengan keluarganya.

"Saya merasa dipersulit, seperti dipisahkan dengan keluarga. Kalau sidang di Bandung itu misalnya Selasa, tidak bisa berangkat hari itu juga. Terpaksa saya jalan Senin dan menginap agar tidak telat sidang. Kalau dipindahkan, lebih baik pindah ke Depok lagi saja," tandasnya.

Meski terdakwa dan tim kuasa hukumnya menolak pemindahan lokasi sidang, hakim tetap memutuskan sidang lanjutan kasus ini dipindahkan ke Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

Agenda sidang mendatang yaitu pembacaan eksepsi yang disampaikan Buni Yani. Sebab, Buni Yani menolak dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

(Baca: Buni Yani Tolak Dakwaan Pencemaran Nama Baik)

JPU Kejaksaan Tinggi Jabar mendakwa Buni dengan Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Isi dakwaan seputar pengunggahan potongan video Ahok saat berbincang dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.

Dari rekaman video itu, Ahok berbicara dengan mengutip Alquran Surat Al Maidah ayat 51. Namun, di video yang diunggah di media sosial diduga ada beberapa kata yang hilang dan tak sesuai dengan rekaman aslinya.


(NIN)