25 Wilayah di Jabar Rawan Terjadi Longsor

Roni Kurniawan    •    Rabu, 14 Nov 2018 15:42 WIB
bencana longsorbencana banjir
25 Wilayah di Jabar Rawan Terjadi Longsor
ilustrasi Medcom.id

Bandung: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 25 wilayah di Jawa Barat berpotensi terjadi longsor. Sebagian besar wilayah tersebut berada di Jabar bagian tengah dan selatan.

25 wilayah terbagi dalam dua kategori peta zona kerentanan gerakan tanah Jabar yang masuk dalam kajian tahun 2016-2020 yakni kelas sedang dan tinggi.

Sebanyak 20 wilayah di Jabar yang masuk kelas tinggi potensi longsor akibat pergerakan tanah yakni Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, dan Pangandaran. Sementara wilayah Kota, yakni Kota Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, dan Banjar.

Sedangkan lima wilayah yang masuk kelas atau berpotensi longsor sedang yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Cimahi.

"Secara dasar Jawa Barat hampir 30 persennya memang rawan longsor, karena kurang lebih satu juta hektare lahan di Jawa Barat rawan," ujar Kepala BPBD Jabar Dicky Saromi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 14 November 2018.

Namun dikatakan Dicky, berdasarkan hasil laporan dari PVMBG selama November 2018 ini, dari 626 kecamatan sebanyak 428 kecamatan di Jabar rawan terjadi longsor. Status siaga bencana pun telah ditetapkan agar setiap kepala daerah bersiaga mengantisipasi bencana terutama di wilayah tengah dan selatan Jabar.

"Beberapa kabupaten/kota sudah menetapkan juga (status siaga satu bencana), Kabupaten Bandung Barat sudah mengikuti penetapan status siaga ini. Cianjur juga seperti itu," ungkapnya.

Sementara itu Dicky mengaku secara terbuka untuk melakukan penganggulanganan bencana dengan setiap daerah. Bahkan BPBD Jabar mengaku siap mengirimkan petugas serta logistik ke wilayah-wilayah tersebut.

"Baik dari sisi SDM yang kita lakukan secara bersama-sama maupun logistik dalam tugas yang dilakukan BPBD di lapangan. Jadi ini sudah merupakan bagian yang kami lakukan antara BPBD Provinsi (Jabar) dan BPBD kabupaten/kota," pungkasnya.


(ALB)