Penghentian Kasus Rizieq agar Ada Kepastian Hukum

Ahmad Rofahan    •    Minggu, 06 May 2018 13:52 WIB
penghinaan lambang negara
Penghentian Kasus Rizieq agar Ada Kepastian Hukum
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, saat takziah dikediaman Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, KH. Nahduddin Abbas, Minggu, 6 Mei 2018. Medcom.id/Rofahan

Cirebon: Polda Jabar menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atas kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara. Penghentian itu merupakan salah satu bentuk kepastian hukum Rizieq.

“Karena belum ditemukan bukti yang kuat, ya akhirnya dikeluarkan SP3,” kata Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, saat takziah dikediaman Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, KH. Nahduddin Abbas, Minggu, 6 Mei 2018. 

Baca: Polisi Hentikan Kasus Rizieq Shihab

Agung memastikan, sebelum dikeluarkannya SP3 terhadap Rizieq, Polda Jabar juga sudah berkoordinasi dengan ahli pidana dan ahli bahasa untuk mendapatkan masukan yang lebih lengkap. Namun, baik dari ahli bahasa maupun ahli pidana, dinyatakan belum menemukan bukti yang kuat. 

“Karena dalam supremasi hukum, harus ada kepastian hukum. Tidak boleh digantung. Akhirnya keluarlah SP3,” kata Agung.



Agung juga memastikan dirinya tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dikeluarkannya SP3 tersebut. Dia juga tidak mengintervensi terhadap kasus tersebut.

“Sebagai pimpinan, saya tidak intervensi dalam kasus tersebut. Itu ranahnya penyidik,” kata Agung.

Baca: Kasus Rizieq di Polda Jabar Kurang Bukti

Hal serupa juga disampaikan Wakapolri Komjen Pol Syafrudin, saat mengunjungi Cirebon, Kemarin. Menurutnya, keputusan dikeluarkannya SP3 terhadap dugaan kasus penghinaan Pancasila oleh Rizieq Shihab, merupakan kewenangan dari penyidik di Polda Jabar.

 “Petinggi Polri tidak ada yang ikut campur dalam masalah tersebut,” kata Syafrudin.


(ALB)