Penurunan Angka Kemiskinan di Jawa Barat Perlu Sinergi Pemerintah

Jaenal Mutakin    •    Kamis, 20 Oct 2016 10:02 WIB
kemiskinan
Penurunan Angka Kemiskinan di Jawa Barat Perlu Sinergi Pemerintah
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Pondok Pesantren Internasional Al Andalus di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto: MTVN/Mulvi)

Metrotvnews.com, Bandung: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Jawa Barat menurun hingga angka 8,95 persen. Angka ini jauh berkurang dari angka kemiskinan pada akhir 2015 yang mencapai 9,57 persen.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pengurangan angka kemiskinan memerlukan sinergi antarpemerintah. Fokus pada perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha disebut sebagai faktor penurunan angka kemiskinan.

“Kendala yang kita hadapi adalah kesimpangsiuran data kemiskinan. Perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, serta anekdot ‘data dimana-mana, tetapi dimana-mana tidak ada data’, telah menjadi problem klasik perencanaan serta pelaksanaan program penuntasan kemiskinan selama ini,” ungkap Deddy, di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/10/2016).

Persoalan-persoalan tersebut, kata Deddy, membuat penurunan angka kemiskinan tidak optimal, sebesar apapun anggaran yang disiapkan. Menurut Dia, basis data terpadu 2015, perlu dijadikan data dasar program penanggulangan kemiskinan untuk beberapa tahun kedepan.

“Efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan lintas  pemerintahan, baik dalam perencanaan, maupun dalam pelaksanaannya," katanya.

Deddy mendorong Pusdalisbang serta TKPKD Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota untuk segera melakukan validasi dan sinkronisasi data penduduk. Basis data terpadu tersebut harus dijadikan sebagai dasar kegiatan penanggulan kemiskinan, termasuk dalam perencanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2017.

"Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota harus lebih dioptimalkan untuk mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada kejelasan target, yang tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan tepat anggaran,” kata Deddy.

Deddy juga menekankan pentingnya peran TKPKD melakukan koordinasi terpadu dan komitmen menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), sehingga menjadi dasar dalam pengembangan Renstra dan Renja dari perangkat aerah terkait.

"Evaluasi atas berbagai kebijakan program penanggulangan yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga alokasi anggaran kemiskinan yang direncanakan dan digulirkan telah melalui proses koordinasi terpadu di TKPKD," jelasnya.

Deddy menambahkan, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian atas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah, meliputi; pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut atas capaian tujuan semua program penanggulangan kemiskinan.


(MEL)