Marak Bangunan Liar di Puncak Mengundang Longsor

Rizky Dewantara    •    Kamis, 08 Feb 2018 15:15 WIB
bencana longsor
Marak Bangunan Liar di Puncak Mengundang Longsor
Suasana pemukiman di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. (ANT/Yulius Satria Wijaya)

Bogor: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menilai, maraknya bangunan komersil dan ilegal di kawasan Puncak, Bogor, menjadi musabab banjir dan longsor. Pasalnya, air jadi tak terserap maksimal. 

Walhi menyebut, idealnya sekitar 80 persen kawasan Puncak, Bogor, menjadi hutan lindung. Namun yang terjadi justru sebaliknya, 60 persen kawasan di Puncak adalah bangunan permanen yang tidak bisa menyerap air. 

Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan menjelaskan, berdasarkan peta geologi, kawasan Puncak memang rawan longsor. Namun, kondisi itu diperparah dengan pembangunan properti komersil, seperti hotel, vila dan rumah makan yang muncul setiap tahun. 

"Penertiban bangunan liar kan sempat ada tuh sejak 2015 oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Harusnya jangan berhenti. Harus diaudit bangunan-bangunan itu, terutama yang bersifat komersil," tegasnya saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 8 Februari 2018.

Kala itu, kata Dadan, pembongkaran bangunan terutama vila liar sempat digalakkan pada 2013 dan 2015 dengan menggunakan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) DKI Jakarta mencapai Rp2,1 miliar. 

"Dengan asumsi per bangunan menghabiskan dana Rp10 juta dan kembali dilakukan pada tahun 2015," ujarnya. 

Namun, pada 2016, Walhi kembali mendata bangunan liar di Puncak. Hasilnya, ada 40 persen bangunan komersil liar dari 340 bangunan yang ada. 

Bupati Bogor Nurhayanti mengaku, pihaknya hanya bisa mengontrol bangunan yang menjamur di kawasan Puncak melalui izin mendirikan bangunan. 

"Untuk masalah kehutanan langsung saja ditanyakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," pungkasnya, saat ditemui di kantor Pemkab Bogor, Jawa Barat, Kamis, 8 Februari 2018.


(LDS)