Konflik Lahan Petani Teluk Jambe Diharapkan Menjadi Kebangkitan Reformasi Agraria

Anindya Legia Putri    •    Rabu, 17 May 2017 15:37 WIB
berita dpd
Konflik Lahan Petani Teluk Jambe Diharapkan Menjadi Kebangkitan Reformasi Agraria
Tim Mediasi DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Komite I DPD RI Benny Ramdhani melakukan kunjungan kerja ke rumah dinas Bupati Karawang (Foto:Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Permasalahan konflik lahan antara petani Teluk Jambe Karawang dan PT Pertiwi Lestari menemukan titik terang. Pada Rabu, 17 Mei 2017, Tim Mediasi DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Komite I DPD RI Benny Ramdhani melakukan kunjungan kerja ke rumah dinas Bupati Karawang yang menjadi tempat tinggal sementara warga Teluk Jambe.

Benny didampingi oleh Anggota Komite I Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, dan senator asal Papua Barat Jacob Esau, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata ruang.

Kedatangan Tim Mediasi DPD disambut hangat warga Teluk Jambe dan Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari mengatakan, pemerintah sudah menetapkan tiga langkah tegas guna menyelesaikan konflik lahan antara warga Teluk Jambe dan PT Pertiwi Lestari. Hal ini merupakan hasil dari pertemuan Wakil Bupati Karawang dengan Menteri Agraria Sofyan Djalil, yang juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pada Senin, 15 Mei 2017.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, dan seluruh pihak yang telah memerjuangkan hak rakyat. Terima kasih kepada DPD dan pihak lainnya. Dari ratas (rapat terbatas) dengan pihak kementerian, ada tiga kesimpulan yang diambil," ucap Ahmad Zamakhsyari, saat ditemui di rumah dinas Bupati Karawang, Jawa Barat, Rabu, 17 Mei 2017.


Tim Mediasi DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Komite I DPD RI Benny Ramdhani melakukan kunjungan kerja ke rumah dinas Bupati Karawang (Foto:Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri)


Solusi pemerintah dari hasil ratas tersebut menghasilkan tiga poin.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang akan memberikan lahan tinggal kepada 600 orang petani seluas 18 hektare, dan tanah ini akan diambil dari fasilitas umum PT Pertiwi Lestari.

2. Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyediakan lahan untuk bercocok tanam bagi para petani, dengan luas lahan sekitar 500 hektare, di mana lokasi akan ditentukan berikutnya oleh pihak kementerian.

3. Tugas Pemerintah Daerah Kerawang untuk segera mengeluarkan SK bagi para petani penggarap yang ada di Kabupaten Karawang agar tertib dan rapi, dalam bentuk sertifikat block grand sehingga tidak bisa diperjualbelikan.

"Rakyat adalah warga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk  menyelesaikan segala konflik di dalamnya. Komite I DPD RI mengambil langkah tegas memerjuangkan hak rakyat, karena rakyat Karawang berhak mendapatkan tanah untuk tempat tinggal di tanah kelahirannya. Saya berharap, kasus Teluk Jambe ini menjadi trigger (pemicu) reformasi agraria dan redistribusi lahan," ujar Wakil Komite I DPD RI Benny Ramdhani.

Tak hanya bertemu dengan warga Teluk Jambe, Tim Mediasi DPD RI juga meninjau langsung wilayah Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut diambil untuk melihat area-area mana saja yang diklaim oleh masyarakat yang mengaku tinggal di sana sejak 1962, agar pemerintah dan Komite I DPD bisa menentukan arah keputusan politik yang akan diambil.


(ROS)