28% Warga Jabar Ingin Gubernur Berlatar Belakang Perguruan Tinggi

Jaenal Mutakin    •    Senin, 30 Oct 2017 10:06 WIB
pilgub jabar 2018
28% Warga Jabar Ingin Gubernur Berlatar Belakang Perguruan Tinggi
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Bandung: Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) merilis hasil survei figur gubernur yang diinginkan masyarakat Jawa Barat. Hasilnya, sebanyak 28,6 persen pemilih di Jawa Barat menginginkan gubernur yang memiliki latar belakang perguruan tinggi.

"Sedangkan, 25,6 persen ingin gubernur Jabar berasal dari birokrat, 21,6 persen berasal dari pesantren, 15,4 persen berasal dari pengusaha, 2,1 persen berasal dari artis, dan 6,7 persen tidak memberikan tanggapan," kata Ketua Divisi Pendidikan dan Penelitian JMPD Andang Saehu di Bandung, Jabar, Minggu 29 Oktober 2017.

Andang menuturkan, ada lima bakal calon gubernur Jabar yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi, yaitu Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Dede Yusuf, Dedi Mulyadi, dan Iwa Karniwa. Dari lima orang tersebut, Iwa Karniwa yang memiliki pendidikan paling tinggi.

"Iwa Karniwa bergelar Doktor atau S3," lanjutnya.

Menurut Andang, hasil survei menunjukkan relevansi bahwa responden menghendaki gubernur Jabar berasal dari perguruan tinggi alih-alih berpendidikan tinggi. "Hal ini cukup menggembirakan karena dapat diidentifikasi bahwa responden adalah pemilih yang cerdas, sehingga menghendaki gubernur berpendidikan tinggi," terangnya.

Survei, terang Andang, melibatkan 5.000 warga Jabar yang sudah memiliki hak pilih sebagai responden. Mereka tersebar di 27 kabupaten/kota di Jabar dan dipilih secara stratified random sampling pada 22 Mei-4 Juni 2017.

"Tingkat kepercayaan minimal 95 persen, sehingga memiliki margin of error maksimal 5 persen," pungkasnya.

Selain itu, terkait siapa yang paling berpengaruh terhadap responden dalam memilih gubernur Jabar hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh keluarga 47,3 persen, diri sendiri 28,8 persen, pengurus partai politik 6,8 persen, guru/dosen 4,9 persen, teman kerja 4,2 persen, tetangga 2,8 persen, RT/RW/Kepala Desa 2,2 persen, tokoh agama 1,7 persen, atasan 1,2 persen dan 0,1 persen lainnya.


(NIN)