Setelah Dieksekusi, Pasar Kemiri Muka Depok Dibangun Lebih Modern

Rizky Dewantara    •    Jumat, 06 Apr 2018 12:18 WIB
eksekusisengketa tanah
Setelah Dieksekusi, Pasar Kemiri Muka Depok Dibangun Lebih Modern
Pasar tradisional Kemiri Muka Depok yang akan dieksekusi pada 19 April 2018, Medcom.id - Rizky

Depok: PT Petamburan Jaya Raya memenangkan sengketa lahan Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Setelah pengadilan mengeksekusi lahan, Direktur PT PJR Yudhy Pranoto Yunanto mengatakan akan membangun kembali pasar tersebut, namun konsepnya lebih modern.

"PT PJR akan membangun kembali Pasar Kemiri Muka dengan lebih modern setelah mendapat izin dari Pemkot Depok. Tapi hingga kini, kami belum mendapat jawaban dari Wali Kota Depok mengenai konsep tersebut," kata Yudhy di Depok, Jumat, 6 April 2018.

Baca: Pasar Kemiri Muka Depok Dieksekusi pada 19 April

Sebelumnya, ujar Yudhy, Wali Kota Depok M Idris mengatakan lahan tersebut hanya bisa didayagunakan sebagai pasar. Lantaran itu, Idris meminta PJR membangun kembali pasar di lahan itu. PJR juga diminta mengakomodasi 1.400 pedagang yang sudah lama berjualan di pasar tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Depok Subandi, ungkap Yudhi, juga meminta PJR membuka ruang negosiasi dengan Pemkot sebelum eksekusi. PJR telah menuruti permintaan tersebut.

"Tapi kami belum mendapat jawaban. Jadi kami belum bisa menjawab kapan dan bagaimana proses pembangunan kembali Pasar Kemiri Muka," ujar Yudhi.

Kamis, 19 April 2018, PN Depok akan mengeksekusi lahan seluas 2,8 hektare di Kecamatan Beji itu. PN Depok mengatakan hanya bertugas sebagai pelaksana eksekusi.

Sedangkan putusan eksekusi merupakan wewenang dari PN Kabupaten Bogor. Putusan itu tertulis dengan surat Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Bogor tanggal 29 Maret 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Oktober 2010 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 695 K/Pdt/2011, tanggal 9 Februari 2012 juncto Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 476 PK/Pdt/2013, tanggal 4 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Sengketa kepemilikan lahan seluas 2,8 hektare itu dimenangkan PT Petamburan Jaya Raya (PJR). Perusahaan tersebut mengklaim memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 68 atas nama PT PJR dan dinyatakan sah.



(RRN)