Dugaan Kampanye Anies di Gerinda Urusan Bawaslu

Rizky Dewantara    •    Rabu, 19 Dec 2018 17:20 WIB
pilpres 2019Prabowo-Sandi
Dugaan Kampanye Anies di Gerinda Urusan Bawaslu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Bogor: Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawedan dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor. Anies saat itu sempat mengacungkan telunjuk dan jempol, simbol kampanye pasangan Prabowo Subainto-Sandiaga Uno. 

“Kuncinya di Bawaslu, jika Bawaslu bilang ada pelanggaran berat, baru kita yang melakukan tindakan. Bawaslu hanya melakukan teguran,” kata Sekretaris Jenderal Mendagri, Hadi Prabowo saat ditemui di Gudang Kemendagri Bogor, Jawa Barat, Rabu, 19 Desember 2018.

Menurut Hadi, Kemendagri tak mempersoalkan kehadiran Anies di Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor. Apalagi sambung Hadi, Anies telah melayangkan surat izin resmi kepada Kemendagri untuk menghadiri acara tersebut. Tapi, soal aksi Anies mengacungkan jempol dan telunjuk biar menjadi urusan Bawaslu. 

“Surat izinnya memang ada, namun yang bersangkutan tidak menyatakan kampanye, hanya menghadiri,” ujarnya.

Merujuk pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mekanisme aturan kampanye bagi kepala daerah, yakni harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Kemudian, Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wapres, serta Cuti dalam Kampanye Pemilu. Di situ diatur cuti satu hari kerja dalam satu pekan pada masa kampanye Pemilu.

Untuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum juga mengatur hal tersebut. Pasal 62 ayat (1) mengatur bila kepala daerah melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. 


(ALB)